Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020
P. 31
Untuk itu, Menaker minta semua pihak untuk dapat melakukan upaya konkrit
terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing, agar budaya K3 benar-
benar terwujud di seluruh Tanah Air.
"Kita perlu melakukan lompatan dan terobosan dengan inovasi-inovasi baru, agar
pelaksanaan K3 dapat terus diperkuat di tengah gerak perubahan masyarakat dan
revolusi industri yang kian melesat, " katanya.
Ida juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pengusaha, serikat pekerja,
pekerja dan masyarakat, untuk terus meningkatkan pengawasan dan penyadaran
akan pentingnya K3. Persoalan K3 hendaknya tidak hanya diingat dan dibahas saat
terjadi kecelakaan atau musibah di tempat kerja.
"Jangan sampai problem K3 baru mendapat perhatian, saat korban berjatuhan.
Jangan sampai kita baru peduli soal K3, ketika ada gugatan dari masyarakat atau
keluarga korban, " katanya.
Ida mengungkapkan kasus kecelakaan kerja pada 2018, telah terjadi 157.313.
Sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.923 kasus.
"Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan kasus kecelakaan kerja sebesar 26.40
persen, " kata Menaker.
Meski demikian, kata Menaker, tantangan serius yang dihadapi adalah 57,5 persen
dari 126,51 juta total penduduk bekerja berpendidikan rendah.
"Ini berpotensi menyebabkan rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selamat
dalam bekerja, " katanya.
Ida menyebut, kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian
materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat memengaruhi
produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kecelakaan kerja juga mempengaruhi
indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan ketenagakerjaan
(IPK).
"Soal nyawa dan kesehatan manusia, serta keselamatan adalah yang utama. Safety
first. Uang bisa dicari, karier bisa dikejar, namun keselamatan dan kesehatan sama
sekali tak tergantikan. Untuk itulah, K3 harus terus kita promosikan sebagai bagian
penting dalam perlindungan tenaga kerja, " katanya.
Ia menegaskan, K3 bukan hanya tanggung jawab para pengusaha dan pemerintah
pusat. Serikat pekerja/serikat buruh juga wajib memberi perhatian dan mendorong
agar K3 dapat dijalankan secara efektif.
"Ketenagakerjaan adalah bidang yang diotonomikan, sehingga pemerintah daerah
memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan mengontrol atas pelaksanaannya.
Ini adalah soal kerja sama, koordinasi, saling mengawasi dan saling mengingatkan,
" tambah Ida.
Page 30 of 93.
