Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020
P. 42
Title MENAKER: OMNIBUS LAW TETAP PERKUAT PERLINDUNGAN PEKERJA
Media Name investor.id
Pub. Date 13 Januari 2020
Page/URL https://investor.id/business/menaker-omnibus-law-tetap-perkuat-perlind ungan-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, upaya penyusunan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibahas secara
komprehensif dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak, termasuk pekerja.
"Walaupun tujuan RUU ini adalah menciptakan lapangan kerja melalui
pengembangan investasi, tetapi perlindungan bagi pekerja tetap diperkuat," kata
Ida dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (11/1).
Mengenai isu yang beredar tentang serikat pekerja dan serikat buruh yang tidak
dilibatkan dalam dialog perumusan omnibus law ini dan hanya dari pengusaha saja
yang dilibatkan, Ida menegaskan kalau hal itu tidak benar.
"Tentu kami mendengarkan masukan dari unsur tripartit nasional yang terdiri atas
unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah," ucap Ida.
Ia mengatakan, salah satu isi pembahasan omnibus law adalah pekerja dengan
hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja
kontrak, yang dipastikan mendapatkan hak dan pelindungan yang sama dengan
pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Hak tersebut, lanjut dia, antara lain; hak atas upah, jaminan sosial, perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas pengakhiran atau putusnya
hubungan kerja. Adapun pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
tetap mendapatkan kompensasi PHK sesuai ketentuan.
"Selain menerima kompensasi PHK, pekerja ter-PHK mendapat perlindungan
jaminan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ucap Ida.
Upah Minimun
Selain itu, sistem upah minimun (UM) tetap ada dalam omnibus law, dimana UM
hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Perusahaan juga diwajibkan menerapkan struktur dan skala upah untuk pekerja
dengan masa kerja di atas satu tahun dengan besaran upah di atas UM
sebagaimana disepakati antara pekerja dan pengusaha."Upah minimum tetap ada
sebagai jaring pengaman dan tidak dapat ditangguhkan," papar Menaker.
Page 41 of 93.
