Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020
P. 43
Omnibus law juga akan membuat waktu kerja menjadi lebih fleksibel, dimana
pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam menyepakati waktu kerja. Hal
ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang sistem waktu kerjanya di
bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.
"Ini untuk jenis pekerjaan tertentu. Bagaimana dengan pekerjaan yang ingin
delapan jam per hari atau 40 jam per minggu? Tetap ada, hanya kami memfasilitasi
fleksibilitas jam kerja," ucap Ida.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diisi
oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mempercepat proses pembangunan nasional
dengan jalan alih teknologi dan keahlian dari TKA ke TKI, serta memperluas
kesempatan kerja bagi TKI.
Penggunaan TKA tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak
dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri. Pemerintah mengendalikan
penggunaan TKA dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jabatan, syarat
kompetensi jabatan dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan
mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Soesiwijono Moegiarso
mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir pihakanya sudah berdiskusi dengan 31
kementerian/lembaga (KL). Naskah RUU masih digodok pemerintah, setelah naskah
jadi baru pemerintah mengajak diskusi sejumlah pihak.
Sedangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, RUU
Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan skema omnibus law bakal diserahkan
seusai masa reses DPR yang jatuh pada 16 Januari 2020. Adapun, berkas RUU
Omnibus Law Lapangan Kerja sudah rampung 95%. "Semua poin-poin harus sudah
selesai. Ini sudah 95% tinggal finalisasi saja," ucap Yasonna, pekan lalu.
Sumber : Investor Daily
Page 42 of 93.
