Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020
P. 48
Title MAHFUD: DRAFT OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA SUDAH RAMPUNG
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 13 Januari 2020
https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/1247739/mahfud-draft-omni bus-law-
Page/URL
cipta-lapangan-kerja-sudah-rampung
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan
pembahasan draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah
rampung.
"Sudah rampung. Iya, (Omnibus Law) Cipta Lapangan Kerja," katanya, di Kantor Kemenko
Polhukam, Jakarta, Senin.
Mahfud menyebutkan draft RUU Omnibus Law tersebut diserahkan ke DPR setelah selesai
masa reses. DPR RI hari ini kembali bersidang usai reses hampir satu bulan, dan sidang
paripurna DPR pertama tahun 2020 telah digelar.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan saat ini
penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah mencapai 95 persen dan masuk
dalam tahap finalisasi.
"Semua poin-poin sudah harus selesai. Ini sudah 95 persen jadi tinggal finalisasi aja," kata
Yasonna di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (9/1) lalu.
Yasonna menuturkan Presiden Joko Widodo telah memberikan target waktu untuk
menyelesaikan RUU Omnibus Law tersebut yaitu selama dua minggu sehingga dapat
diajukan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI 2020.
"Ratas kemarin Pak Presiden menargetkan kita selesai dua minggu paling lambat jadi kita
harapkan reses dapat Prolegnas masuk, surpres (Surat Presiden) sudah harus masuk,"
katanya.
Ia menegaskan pemerintah melibatkan para buruh dalam proses pembahasan sampai
penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sehingga hasilnya bisa sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan mereka.
"Ini ada tim yang mengerjakan untuk menyampaikan ke teman-teman serikat buruh terkait
konsep yang kita atur karena ini kan untuk menciptakan lapangan kerja," katanya.
Tak hanya itu, Yasonna menyebutkan tim tersebut juga meluruskan berbagai informasi
tidak tepat yang diterima oleh para buruh karena akan memberikan dampak negatif ke
depannya.
"Ada tim untuk menjelaskan itu karena terkadang ada informasi yang tidak benar jadi ini
harus orang tahu dan paham apa yang kita bahas di sini," ujarnya.
Page 47 of 93.
