Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020
P. 45
"Hanya namanya saja penciptaan lapangan kerja kawan, akan tetapi semakin
menginjak, mengisap pekerja, kawan-kawan. Fleksibilitas tenaga kerja, buruh di-
PHK, dipotong hak pesangon, bahkan bisa dihilangkan, buruh gampang dicari,
dengan sistem magang, alih gaya outsourcing, termasuk gimana hilangkan
standarisasi upah," sebut Nining.
"Omnibus law kematian bagi kaum buruh, omnibus law mempermudah PHK bagi
kaum buruh, omnibus law meniadakan pidana bagi pengusaha nakal," imbuh
Nining.
Nining meminta pemerintah tidak mengesahkan Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja. Dia juga menegaskan kaum buruh menolak omnibus law tersebut dan
mengancam akan menggelar penolakan lebih besar jika tidak didengarkan.
"Kami dengan tegas menolak omnibus law, RUU cipta lapangan kerja dan segala
kebijakan tidak berpihak pada rakyat. Gebrak hari ini awal permulaan kami lakukan
perlawanan kepada segala kebijakan yang tak berpihak pada rakyat," ujar Nining.
"Ini permulaan dari kami, jika tidak didengarkan maka siaplah lumpuhkan kawasan
industri kawan kawan, jangan salahkan rakyat kalau rakyat lumpuhkan semua
sektor ekonomi, jangan salahkan rakyat kalau bergerak di luar batasan hukum,"
sambungnya.
Berikut ini tuntutan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat terkait Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja : 1. Menolak semua upaya pembuatan omnibus law yang
tidak demokratis, mengutamakan kepentingan bisnis dan hanya menyengsarakan
rakyat Indonesia 2. Menolak semua usaha bagi perluasan praktek pasar tenaga
kerja yang fleksibel (Labour Market Flexibility) di Indonesia 3. Menolak RUU cipta
lapangan kerja yang di dalamnya mengandung pasal-pasal yang ditujukan bagi
perampasan hak atas kerja, upah layak, hak demokratis serikat buruh dan hak-hak
dasar buruh lainnya.
4. Mendesak Joko Widodo untuk menghentikan semua upaya mengorbankan
rakyat demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan investasi. Gerakan buruh bersama
rakyat juga menolak segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang
membuat rakyat semakin sengsara dan miskin seperti kenaikan iuran BPJS,
kenaikan tarif dasar listrik, dan lain sebagainya Seperti diketahui draf RUU Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja sudah rampung. Draf tersebut akan segera dikirim ke
DPR. DPR hari ini juga sudah kembali bersidang usai reses hampir 1 bulan. Sidang
paripurna DPR pertama di 2020 telah digelar.
(maa/gbr)
Page 44 of 93.
