Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020
P. 91
dasar penyusunan RUU tersebut didasarkan pada RUU Ketenagakerjaan yang
ditolak.
RUU Cilaka dikhawatirkan akan mempermudah PHK Massal dengan adanya isu
penghapusan pesangon dan membuat pekerja tak memiliki posisi tawar. Lalu, status
karyawan tetap menjadi mimpi dengan adanya konsep mudah merekrut dan
memecat (pasar kerja fleksibel) di RUU Cilaka didukung dengan rencana
mengizinkan outsourcing dan kontrak di sebanyak mungkin bidang tanpa batasan
waktu.
Kemudian, Penghapusan Pidana Ketenagakerjaan dikhawatirkan akan membuat
pengusaha Bebas Menindas. RUU Cilaka juga dikhawatirkan rentan Diskriminasi
karena aturan pekerja asing akan dipermudah. Perusahaan asing bisa jadi lebih suka
rekrut dan memberi penghargaan pada rekan senegara. Tanpa adanya sanksi
pidana, pengusaha akan ogah membayarkan dan mendaftarkan karyawan pada
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Ilhamsyah dari KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) mempermasalahkan,
proses dalam Omnibus Law yang digagas ini dinilai tidak demokratis. Organisasi
buruh merasa tidak pernah mendapatkan draf secara terbuka dari pemerintah yg
punya inisiatif untuk merevisi UU Ketenagakerjaan.
"Yang kita dapatkan cuma statement-statement dari beberapa menteri. Mendag,
mendustri mengatakan upah nanti akan diganti dengan upah kerja. Pesangon akan
dihilangkan dan diganti asuransi. Kita hanya mendapatkan info-info yang
seleberan," ujar dia.
Ilhamsyah juga menyatakan, serikat buruh tidak pernah diajak berunding dalam
pembahasan RUU. Menurut dia, buruh sebagai satu komponen yang terdampak
langsung harusnya diajak untuk berunding.
Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Supratman Andi Agtas menyatakan
DPR, masih belum menerima konsep RUU Cipta Lapangan Kerja. RUU tersebut
merupakan usulan pemerintah.
"Kalau pemerintah sudah mengirim, saya bisa pastikan bahwa pasti akan melibatkan
teman teman organisasi buruh dalam proses pembahasan. Pasti kita akan meminta
masukan," kata Supratman.
Politikus Gerindra itu pun meminta para Serikat buruh tidak khawatir. Ia berjanji,
DPR akan menerima masukan para buruh dan mengupayakan kesejahteraan buruh
dalam penyusunan RUU. "Teman teman di DPR juga punya keinginan yang sama
bahwa gimana menciptakan keseimbangan antara buruh dan juga pengusaha," ujar
Politikus Gerindra itu.
Page 90 of 93.
