Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020

Ketiga, fleksibilitas pasar kerja dan perluasan outsourcing. Dia menerangkan
fleksibilitas pasar kerja berarti tidak ada kepastian kerja dan pengangkatan status
menjadi karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Selain
itu, jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing akan diperluas, tidak lagi 5 jenis
pekerjaan seperti yang berlaku saat ini.

Keempat, omnibus law akan membuka ruang besar tenaga kerja asing (TKA) tidak
berketerampilan (unskill) masuk dan bekerja di Indonesia. Padahal, UU
Ketenagakerjaan mengatur jabatan yang boleh ditempati TKA yakni yang
membutuhkan keterampilan tertentu yang belum dimiliki pekerja lokal. Jangka
waktunya pun dibatasi maksimal 5 tahun dan harus didampingi pekerja lokal untuk
transfer of knowledge.

"Dalam omnibus law ada wacana semua syarat itu dihapus, sehingga TKA bebas
masuk Indonesia," kata dia.

Kelima, omnibus law potensi mengancam jaminan sosial yakni jaminan hari tua dan
jaminan pensiun. Sistem kerja fleksibel membuat pekerja tidak bisa mendapat
jaminan hari tua dan jaminan pensiun karena tidak ada kepastian pekerjaan. Sistem
kerja fleksibel akan membuat buruh berpindah pekerjaan setiap tahun dengan upah
beberapa jam dalam satu hari yang besarannya di bawah upah minimum.

Keenam, omnibus law dikhawatirkan bakal menghilangkan sanksi pidana bagi
pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak buruh. Dampaknya, akan banyak hak
buruh yang tidak dipenuhi pengusaha karena tidak ada efek jera. Karena itu,
mereka menuntut pemerintah membatalkan pasal ketenagakerjaan dalam omnibus
law dan RUU Cipta Lapangan Kerja.

Seperti diketahui, sejak Sabtu-Minggu (11-12/1/2020) kemarin, draft RUU Cipta
Lapangan Kerja beredar di media sosial. Berdasarkan draft yang diperoleh
Hukumonline, RUU Cipta Lapangan Kerja ini berisi 11 bab dengan 553 pasal. Bab I
Ketentuan Umum; Bab II Penyederhanaan Perizinan Berusaha; Bab III Persyaratan
Investasi; Bab IV Ketenagakerjaan (Pasal 437-458); Bab V Kemudahan Berusaha;
Bab VI Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro dan Kecil; Bab VII Kawasan
Ekonomi; Bab VIII Dukungan Inovasi dan Riset; Bab IX Pengadaan Lahan; Bab X
Sanksi Administratif; Bab XI Ketentuan Penutup.

Page 86 of 93.