Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020
P. 84
OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA SELANGKAH LEBIH MUNDUR DARI OMNIBUS LAW
Title
PERPAJAKAN
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 13 Januari 2020
https://nasional.kontan.co.id/news/omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-se langkah-lebih-
Page/URL
mundur-dari-omnibus-law-perpajakan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja nyatanya selangkah lebih mundur dari Omnibus
Law Perpajakan yang tinggal menunggu persetujuan Presiden RI Joko Widodo
beserta Surat Presiden (Surpres).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) RUU Cipta Lapangan Kerja Rosan Roeslani mengaku
pihaknya dan pemerintah sampai hari ini masih membahas substansi. Per hari ini
(13/1) kedua belah pihak mengkaji soal masukan susulan.
Namun demikian, berbeda dengan pertemuan sebelumnya, pembahasan dilakukan
secara keseluruhan bukan per-klaster. Rosan mengaku waktu pembahasan selama
ini memang berlarut-larut sebab ada sekitar 1.200 pasal yang masuk dalam RUU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
"Kami hanya menyempurnakan yang sudah ada, pada intinya saat implementasi di
lapangan bisa berjalan. Inginnya, antara Omnibus Law Perpajakan dan Peraturan
Pemerintah (PP) tidak ada jeda, supaya ini bisa efektif," kata Rosan di Kantor
Kemenko Perekonomian, Senin (13/1).
Rabu (15/1) Satgas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan bertemu dengan
pemerintah untuk memfinalisasi seluruh undang-undang yang dianggap sudah kelar.
Kata Rosan, tujuan finalisasi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi Satgas
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan pemerintah.
Namun demikian, target pemerintah memberikan naskah akademik ke DPR pada 16
Januari 2020 tampaknya akan molor. Ini dipicu oleh pembahasan UU
Ketenagakerjaan yang tak kunjung selesai dari pembahasan. Rosan bilang, pada
rapat hari ini tidak ada pembahasan sama sekali dari UU Ketenagakerjaan
Meski demikian, di lain rapat Kemenko Perekonomian dan Kementerian Tenaga
Kerja (Kemenaker) bertemu dengan serikat pekerja di mana mengkaji soal UU
Ketenagakerjaan. "Klaster ketenagakerjaan, kami belum terima secara formal dari
pemerintah. Tadi diharapkan sudah selesai, tapi belum ternyata belum keluar,"
ungkap Rosan.
Page 83 of 93.
