Page 213 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 213
Dalam sambutannya, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun
2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1), di mana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mem-. pekerjakan paling sedikit 2
persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
"Kami mengajak bergandengan tangan terutama temen-temen BUMN dan pimpinan perusahaan
BUMN menandatangani komitmen bersama berikutnya. Kalau sekarang dengan Menteri BUMN,
berikutnya ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN," kata Ida.
Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Menaker berharap BUMN mempekerjakan dan terus
memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan hak untuk
membuktikan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan
kemampuannya.
Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan komitmen mempekerjakan
penyandang disabilitas sudah dijalankan Kementerian BUMN. Tahun 2020, pihaknya telah
merekrut 178 yang merupakan bagian dari amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 untuk
mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas di perusahaan.
"Kita tadi juga belajar dari Muhtadi, dengan kondisi Covid-19 dan memulihkan ekonomi, jangan
lihat kekurangan kita, tapi bagaimana kita fokus bekerja," ujarnya, (dik)
212
