Page 218 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020

Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi CBA mempertanyakan dua proyek pengadaan
publikasi dan sosialisasi tahun 2019 dan 2020. Di mana, salah satu proyek tersebut terkait
pencegahan Covid-19.

Pada 2019, kata Jajang, Kemenaker menjalankan proyek publikasi dan sosialisasi kebijakan
pengaturan tenaga kerja dalam negeri di media videotron dan televisi.

"Dengan spesifikasi berupa iklan layanan masyarakat, pekerjaan mulai dari produksi sampai
penanyangan di stasiun televisi lokal dan nasional. Iklan animasi infografis, mulai dari produksi
sampai penayangan di videotron, dan terakhir pelaporan," ungkapnya dalam rilis di Jakarta,
Kamis (23/7/2020).

Untuk proyek tersebut, kata Jajang, Kemenaker menghabiskan anggaran sebesar Rp7,789
miliar. Dan, perusahaan yang menjalankan proyek ini adalah PT Weharima Ristuina (WR) yang
beralamat di Jl Pakis Raya No. 44 RT. 008/006 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Menyangkut proyek publikasi dan sosialisasi kebijakan pengaturan tenaga kerja dalam negeri
melalui media videotron dan televisi, kata dia, CBA mempertanyakan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) yang cenderung tidak rasional.

"Sebagai contoh, dalam tahapan pelaporan pihak Kemnaker melaporkan Harga Pelaporan untuk
5 Eksemplar dalam HPS dan RAB, mulai dari lporan awal, laporan antara, sampai laporan akhir
sebesar Rp43 juta, padahal biaya yang sesungguhnya hanya Rp8,8 juta, ada selisih Rp34,2
juta," papar Jajang.

Selanjutnya, kata Jajang, proyek 2020 yakni pengadaan publikasi materi sosialisasi program
pengembangan dan perluasan kesempatan kerja pelaksanaan tugas fungsi melalui program
serta kegiatan yang mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 di media massa.

Kejanggalan dalam proyek ini, lanjutnya, pihak yang 'dimenangkan' Kemnaker, masih
perusahaan yang sama yakni PT WR dengan nilai proyek yang disepakati sebesar
Rp9.547.582.000. Padahal, PT WR dalam proses lelang dari segi penilaian harga berada diposisi
ke-7, terdapat 6 perusahaan yang bisa dipilih pihak Kemenaker dengan harga yang lebih efisien.

"Kalaupun pihak Kemnaker berdalih memenangkan PT. WR berdasarkan dari penilaian kualitas,
perusahaan ini di proyek sebelumnya tahun 2019 jelas bermasalah jadi kurang tepat untuk
dipilih lagi," tuturnya.

Berdasarkan catatan di atas, CBA mendorong KPK untuk membuka penyelidikan atas kedua
proyek pengadaan publikasi dan sosialisasi Kemnaker senilai Rp17 miliar. "Panggil dan periksa
Pokja ULP serta PPK terkait, dan Menteri Ida Fauziyah untuk dimintai keterangan," ungkapnya.
[ipe].

217