Page 220 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 220
Dugaan penyelewengan anggaran ditemukan CBA di kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah
itu terkait kegiatan publikasi dan sosialisasi program pengembangan dan perluasan kesempatan
kerja dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Lelang proyek ditemukan
banyak kejanggalan.
KPK JANGAN CUMA OMDO, PERIKSA MENAKER!
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memenuhi janji menindak tegas pihak-
pihak yang menyelewengkan dana terkait Corona atau Covid-19. Jika tidak, Komjen Firli Bahuri
cs hanya omdo alias omong doang.
Dugaan penyelewengan antara lain muncul di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Center
for Budget Analysis (CBA) meminta komisi anti rasuah membuka penyelidikan.
Dugaan penyelewengan anggaran ditemukan CBA di kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah
itu terkait kegiatan publikasi dan sosialisasi program pengembangan dan perluasan kesempatan
kerja dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Lelang proyek ditemukan
banyak kejanggalan.
"Panggil dan periksa Menteri Ida Fauziyah untuk dimintai keterangan," ucap Koordinator
Investigasi CBA Jajang Nurjaman, Kamis 23 Juli 2020.
Kejanggalan, sebut Jajang, pihak yang dimenangkan Kemnaker yakni PT Weharima Ristuina
dengan nilai proyek yang disepakati Rp 9,5 miliar lebih. Padahal, harga yang ditawarkan
perusahaan itu dalam proses lelang menempati urutan tujuh. Selain Menteri Ida, penyelidikan
juga bisa dilakukan dengan memeriksa Pokja ULP dan PPK terkait.
Alasan penunjukkan PT Weharima Ristuina karena pertimbangan penilaian kualitas, menurut
Jajang, juga tidak tepat. Sebab, katanya, perusahaan yang sama mendapatkan proyek publikasi
di Kemnaker tahun 2019 yang juga diwarnai kejanggalan dan masalah.
Proyek Kemnaker yang dimenangkan PT Weharima Ristuina pada 2019 adalah publikasi dan
sosialisasi kebijakan pengaturan tenaga kerja dalam negeri di media videotron dan televisi.
Spesifikasi proyek berupa iklan layanan masyarakat di stasiun televisi lokal dan nasional dengan
menghabiskan anggaran Rp7,7 miliar lebih.
"Temuan CBA, dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek ini berupa dugaan mark up
dalam penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) yang tidak rasional. Dalam tahapan pelaporan
pihak Kemnaker melaporkan harga perkiraan untuk 5 eksemplar dalam HPS dan RAB mulai dari
laporan awal, laporan antara, sampai laporan akhir sebesar Rp43 juta. Padahal biaya
sesungguhnya hanya Rp 8,8 juta. Artinya, ada selisih sebesar Rp 34,2 juta," demikian kata
Jajang Nurjaman.
Ketua KPK Komjen Firli Bahuri sebelumnya mengatakan lembaganya bekerja keras untuk
mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana untuk penanganan Covid-
19. Firli menegaskan, KPK tak segan memberikan hukuman berat terhadap pelaku korupsi dana
penanganan Covid-19.
"Sejak pandemik Covid-19, KPK telah bekerja keras untuk mencegah supaya tidak terjadi
korupsi. KPK koordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),
BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), BNPB (Badan Nasional
Penanggulangan Bencana),dan kementerian/lembaga. KPK juga melakukan 'monitoring' atas
pelaksanaan program pemerintah," kata Firli, Senin 15 Juni 2020.
Filri menegaskan hal tersebut sebagai respons atas pernyataan Presiden Jokoiw yang
mempersilakan aparat penegak hukum untuk "menggigit" pejabat maupun para pelaksana yang
219
