Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 SEPTEMBER 2020
P. 13
Dalam keterangan pers yang diterima Investor Daily, pengamat hukum Ima Mayasari menilai,
Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja hadir salah satunya untuk memperbaiki kondisi
itu dan memberikan sejumlah manfaat lain bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
PENGAMAT HUKUM BEBERKAN MANFAAT RUU CIPTA KERJA BAGI UMKM
JAKARTA - Para pelaku usaha di Indonesia saat ini dinilai memiliki kesulitan mengurus izin untuk
memulai usaha. Itu salah satu sebab kenapa Indonesia secara ekonomi tertinggal dari negara-
negara serumpun.
Dalam keterangan pers yang diterima Investor Daily, pengamat hukum Ima Mayasari menilai,
Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja hadir salah satunya untuk memperbaiki kondisi
itu dan memberikan sejumlah manfaat lain bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Permasalahan pokok yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia
adalah sulitnya mengurus perizinan," beber Irma, dosen pasca-sarjana Fakultas Ilmu
Administrasi UI dalam sebuah diskusi bertajuk Peluang dan Tantangan UMKM dalam RUU Cipta
Kerja baru-baru ini, yang digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ima mengungkap, kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku usaha adalah dari prosedur perizinan
yang berbelit-belit, banyaknya jenis perizinan yang harus dimiliki, membutuhkan waktu yang
lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang sangat tinggi untuk memulai dan
menjalankan usaha di Indonesia.
"Ketika UMKM ingin membuat perseroan terbatas (PT), maka saat ini setidaknya membutuhkan
uang Rp 7,5 juta untuk membayar notaris," sambung peraih gelar doktor hukum UI termuda ini.
Irma membandingkan regulasi saat ini terkait pendirian PT dengan RUU Cipta Kerja . RUU Cipta
memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendirikan PT, dengan menghapuskan persyaratan
modal 50 juta dan satu orang pelaku UMK saja bisa mendirikan PT.
Selain itu, dalam mendirikan PT tidak memerlukan akta notaris pendirian perusahaan, hanya
membutuhkan pernyataan-pernyataan perseroan yang dilakukan secara elektronik dan disahkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Ima mencontohkan bagaimana Selandia Baru sebagai negara peringkat teratas Eaese of Doing
Business (EoDB) memudahkan pelaku usaha mengurus perizinanan yang menurutnya sangat
simpel, biaya hampir nol untuk izin memulai usaha dan dari segi waktu sangat singkat tidak
sampai satu hari karena dilakukan secara online.
"RUU Cipta Kerja mengarahnya ke sana. Salah satu capaian dari RUU Cipta Kerja adalah basis
data tunggal. Artinya, dengan hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diproses secara
online, UMKM yang resiko dampak lingkungannya rendah dapat bisa memulai kegiatan usaha,"
kata Ima.
Pendekatan RUU Cipta Kerja dalam izin berusaha adalah risk based approach (pendekatan
berbasis risiko). Sedangkan selama ini pendekatannya adalah lisence based approache
(pendekatan berbasis izin) yang berlapis-lapis, baik level kantor administrasinya maupun tingkat
regulasinya, tanpa melihat besar-kecil kompleksitas dampaknya dan itu dipukul rata untuk semua
jenis usaha.
12
