Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 SEPTEMBER 2020
P. 14
"Perizinan usaha berbasis risiko yang menjadi pendekatan RUU Cipta Kerja ini adalah proses
perizinan berusaha dan proses pengawasan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
Pendekatan ini memperkatat fungsi pengawasaan," katanya.
Bagi Ima, transformasi pendekatan izin usaha dalam RUU Cipta Kerja ini perlu diapresiasi karena
merupakan sebuah reformasi perizinan dan sebuah terobosan untuk menyesuaikan kondisi bisnis
di Indonesia dengan praktik perizinan usaha di negara-negara maju.
Ima memperjelas, dalam RUU Cipta kerja, bagi UMKM yang kegiatan usahanya nyaris tanpa
risiko hanya butuh registrasi NIB. Adapun bagi UMKM yang tingkat risikonya menengah perlu
sertifikasi standar. Sedangkan untuk UMKM dan unit usaha besar yang risiko kegiatan usahanya
tinggi diperlukan ijin AMDAL Bukan hanya sampai di situ. Menurut Ima, RUU Cipta Kerja yang
bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja yang luas itu memiliki manfaat yang banyak bagi
UMKM. Selain yang sudah disampaikan di atas terkait kemudahan izin memulai usaha, juga. RUU
ini juga memberikan dukungan pemberdayaan dan perlindungan UMKM berupa kemitraan,
insentif dan pembiayaan bagi UMKM.
"Selain itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) memfasilitasi
pembiayaan UMKM, memprioritaskan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa, serta
memfasilitasi bantuan hukum bagi UMK," tambahnya.
Pada forum yang sama, Sekjen Forum UMKM-Industri Kecil Menengah (IKM) Tangerang Selatan
Didi Purwadi menyebut dukungan RUU Cipta Kerja pada UMKM perlu disambut dengan baik dan
perlu diberi penekanan lagi. Alasannya, sembilan puluh persen usaha kita itu dari sektor UMKM.
"Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMK 2018, ada sekitar 64 juta usaha di unit
UMKM. Adapun usaha di unit besar hanya lima ribuan. Itu mengapa terkait UMKM di
RUU Cipta Kerja harus lebih diperkuat lagi," katanya.
Menurut Didi, spirit RUU Cipta Kerja adalah penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya.
Seyogyanya, UMKM menjadi perhatian utama dalam RUU ini. Untuk itu ia menyoroti beberapa
hal dalam RUU Cipta Kerja yang terkait dengan UMKM.
Sebagai pelaku UMKM, Didi memberi masukan agar regulasi Upah Minimum (UM) jangan
diterapkan pada UMKM. Karena menurutnya, jika UM diterapkan pada UMKM akan terjadi
kebangkrutan massal.
Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah soal penetapan kriteria dan leveling UMKM yang perlu
memperhatikan variabel yang diterapkan negara lain.
"Alasannya, kompetisi pada titik tertentu bukan dengan sesama usaha dalam negeri, tapi juga
dengan usah-usaha di negara lain. Pada level unit usaha yang sama, di negara lain mendapatkan
keringan pajak. Sedangkan di kita tidak," Didi mengungkapkan. (nan)
13
