Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 SEPTEMBER 2020
P. 3

Judul               KRPI Minta RUU Cipta Kerja Prioritaskan Kepentingan Nasional
                Nama Media          Ekonomi Neraca
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg6
                Jurnalis            NERACA
                Tanggal             2020-09-04 06:35:00
                Ukuran              179x62mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 3.580.000

                News Value          Rp 10.740.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral  -  Timboel  Siregar  (juru  bicara  KRPI)  Atas  pertimbangan  tersebut,  KRPI
              merekomendasikan untuk mempertahankan pasal-pasal di UU Ketenagakerjaan yang diusulkan
              dihapus  oleh  Pemerintah  dalam  RUU  Cipta  Kerja,  Menerima  usulan  Pemerintah  tanpa  atau
              dengan perubahan redaksional dan Pasal yang diusulkan perubahan baik dengan penghapusan
              maupun penambahan redaksional kalimat



              Ringkasan

              Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) merekomendasikan draft sandingan omnibus law
              Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  untuk  memprioritaskan  kepentingan  nasional
              agar tercapainya keadilan sosial bagi seluruh pekerja dan rakyat Indonesia. Di dalam RUU Cipta
              Kerja pemerintah mengusulan penghapusan (30 pasal), pengubahan (30 pasal) dan sisipan (15
              pasal) dalam UU Ketenagakerjaan. Pasal-pasal tersebut terkait aturan hukum tentang Tenaga
              Kerja Asing (TKA); Upah, Jaminan Sosial, Hubungan Kerja, Pesangon; dan denda.



              KRPI MINTA RUU CIPTA KERJA PRIORITASKAN KEPENTINGAN NASIONAL

              Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) merekomendasikan draft sandingan omnibus law
              Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  untuk  memprioritaskan  kepentingan  nasional
              agar tercapainya keadilan sosial bagi seluruh pekerja dan rakyat Indonesia.

              Di dalam RUU Cipta Kerja pemerintah mengusulan penghapusan (30 pasal), pengubahan (30
              pasal) dan sisipan (15 pasal) dalam UU Ketenagakerjaan. Pasal-pasal tersebut terkait aturan
              hukum tentang Tenaga Kerja Asing (TKA); Upah, Jaminan Sosial, Hubungan Kerja, Pesangon;
              dan denda.

              Berdasarkan fakta penghapusan dan pengubahan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan di dalam RUU
              Cipta Kerja, KRPI menyatakan sikap dengan pertimbangan pertama, amanat alinea ke empat
              Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
              Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut

                                                            2
   1   2   3   4   5   6   7   8