Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 SEPTEMBER 2020
P. 4
melaksanakah ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
Kedua, substansi RUU Cipta Kerja tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Ketetapan
MPR Nomor I/MPR/2003 serta harus berorientasi dan memprioritaskan kepentingan nasional
demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketiga, metode omnibuslaw yang digunakan dalam RUU Cipta Kerja pun jangan sampai
memperlemah Republik Indonesia sebagai negara hukum dan memperburuk kualitas aturan
hukum dalam undang-undang eksisting/sektoral yang telah berlaku.
Keempat,cluster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja selayaknya melahirkan aturan hukum yang
dapat mendorong ketenagakerjaan yang lebih baik Jangan sampai revisi terhadap UU
Ketenagakerjaan malah mereduksi/menghilangkan manfaat yang telah diterima oleh pekerja
Indonesia selama ini.
Kelima, aturan hukum dalam RUU Cipta Kerja jika sungguh-sungguh bertujuan untuk membuka
akses rakyat terhadap ekonomi dan kesempatan bekerja harus mampu mengintegrasikan politik
legislasi sistem pendidikan nasional, sistem nasional ketenagakerjaan, sistem nasional
perindustrian, sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Ketetapan MPR
NomorXVI/MPR/1998Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
"Atas pertimbangan tersebut, KRPI merekomendasikan untuk mempertahankan pasal-pasal di
UU Ketenagakerjaan yang diusulkan dihapus oleh Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja, Menerima
usulan Pemerintah tanpa atau dengan perubahan redaksional dan Pasal yang diusulkan
perubahan baik dengan penghapusan maupun penambahan redaksional kalimat," ujar juru
bicara KRPI Timboel Siregar, sebagaimana dikutip dalam keterangannya, kemarin. bari
3
