Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 SEPTEMBER 2020
P. 6
Judul RUU Cipta Kerja Pacu Serapan Tenaga Kerja
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Tajuk
Tanggal 2020-09-04 06:19:00
Ukuran 123x190mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 6.150.000
News Value Rp 18.450.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia masih ditambah lagi dengan korban PHK akibat
badai corona. berusaha mengatasi masalah ini dengan membuat RUU Cipta Kerja yang
mempermudah investasi di Indonesia. Hal ini otomatis akan menambah jumlah investor dan ,
banyak tenaga kerja akan terserap.
RUU CIPTA KERJA PACU SERAPAN TENAGA KERJA
Oleh : Putu Prawira, Pengamat Sosial dan Ekonomi
Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia masih ditambah lagi dengan korban PHK akibat
badai corona. berusaha mengatasi masalah ini dengan membuat RUU Cipta Kerja yang
mempermudah investasi di Indonesia. Hal ini otomatis akan menambah jumlah investor dan ,
banyak tenaga kerja akan terserap.
Indonesia masih berjuang mengatasi elek pandemi covid-19. Pemerintah sudah berusaha
dengan berbagai program, mulai dari pemberian bansos kepada masyarakat sampai pembuatan
RUU agar kondisi ekonomi membaik kembali. Kita terus bertekad agar pendapatan per kapita
naik terus dan menghindari resesi ekonomi.
Salah satu cara menghindari resesi adalah meningkatkan investasi di Indonesia. Karena jika
banyak penanam modal yang masuk, otomatis devisa negara akan bertambah. Pertumbuhan
ekonomi di Indonesia akan naik terus. Pemerintah membuat RUU Cipta Kerja yang mengatur
tentang kemudahan berinvestasi di Indonesia sehingga investor asing tertarik.'
RUU Cipta Kerja wajib didukung oleh masyarakat. Menurut Ahmad Heri Firdaus dari Inslitute for
Development of Economics and Finance, kemudahan investasi yang ditawarkan oleh RUU Cipta
Kerja bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dari 1 proyek saja butuh ratusan buruh kasar, minimal
1 arsitek, ahli sipil, dll. Mereka senang karena bisa berkarya di sana.
Namun, sambung Ahmad Heri, pemerintah juga wajib memilih investasi mana yang boleh masuk.
Yang diutamakan adalah proyek investasi industri padat karya yang butuh banyak pegawai.
5