Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 SEPTEMBER 2020

"Bagaimana dengan 2021? Pemerintah akan melihat efektivitas program [subsidi gaji] ini dalam
mendongkrak perekonomian nasional," ujar Ida di Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Selain efektivitas program, Ida mengatakan keberlanjutan program subsidi gaji juga bergantung
kepada kondisi perekonomian negara pada 2021 mendatang. Terkait dengan hal tersebut,
lanjutnya, pemerintah terus melakukan evaluasi.

Peluncuran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Agustus
2020. Melalui program itu, pemerintah memberikan subsidi kepada pekerja formal yang memiliki
upah di bawah Rp5 juta dengan nilai bantuan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
menilai perlu dilakukan percepatan eksekusi subsidi gaji dengan mempercepat proses validasi.

"Sehingga setiap pekan bisa ditransfer 4 - 5 juta rekening peserta. Dengan demikian pada pekan
ketiga September tahap pertama selesai. Kalau saat ini hanya ditargetkan 2,5 sampai 3 juta per
minggu sejak kemarin, maka target 15,7 juta akan selesai di minggu pertama Oktober 2020,"
ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.

Apabila pemberian BSU tahap pertama sebesar Rp1,2 juta dilakukan di akhir September atau
pada pekan pertama Oktober, lanjutnya, maka BSU tersebut akan dikonsumsi di Oktober, yang
akan dihitung untuk kuartal IV/2020, bukan kuartal III/2020.

Saat ini, kata Timboel, persoalan yang menghambat percepatan eksekusi BSU ini adalah masih
ada sekitar 1,6 jutaan rekening yang belum terkumpul, masih ada rekening yang sudah tidak
aktif, salah kirim nomor rekening (rekening istri yang dikirim), dan sebagainya.

"Persoalan ini pun harus dicarikan solusi dengan segera agar tidak menghambat eksekusi BSU
di September ini," tambahnya.
Terkait sekitar 1,6 juta nomor rekening yang belum terkumpul, pemerintah dapat melakukan
mitigasi dengan mengumumkan ke peserta BPJS Ketenagakerjaan agar yang belum mengirim
nomor rekening bisa mendatangi cabang-cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan
membawa identitas dan nomor rekening sehingga bisa dipercepat pengumpulannya.

Bagi nomor rekening yang tidak aktif maupun salah mengirim nomor rekening, BPJS
Ketenagakerjaan dinilai bisa segera menghubungi perusahaan sehingga pekerja bisa
menggantinya, atau langsung menyerahkan ke cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
"Untuk mengatisipasi adanya pekerja yang belum memiliki nomor rekening maka BSU dapat
disalurkan via kantor pos. Dengan nama, alamat pekerja serta perusahaan yang terdata di BPJS
Ketenagakerjaan maka pekerja bisa dihubungi untuk mengambil BSU di kantor pos terdekat,"
kata Timboel.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.

38