Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 100
Title DISERAHKAN KE DPR, RUU OMNIBUS LAW CILAKA JADI CIPKER
Media Name viva.co.id
Pub. Date 12 Februari 2020
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1199576-diserahkan-ke-dpr-ruu-o mnibus-law-
Page/URL
cilaka-jadi-cipker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah telah menyerahkan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta
Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hari ini, Rabu 12 Februari 2020.
Penyerahan dilakukan oleh enam wakil pemerintah yaitu Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup Siti
Nurbaya, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
Mereka diterima Ketua DPR Puan Maharani dan para Wakilnya Azis Syamsuddin dan
Rachmat Gobel.
Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan nama RUU Omnibus Law
yang diserahkan Cipta Kerja. RUU ini akan disosialisasikan bersama antara
pemerintah dengan DPR. RUU ini akan terdiri dari 79 RUU, 15 bab, dan 174 pasal
yang akan dibahas di DPR.
Cilaka diubah jadi Cipker Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak
menyebut RUU Omnibus Law ini Cipta Kerja atau Cipker. Sehingga tak lagi disingkat
Cilaka saat kepanjangannya Cipta Lapangan Kerja.
"Pada hari ini hadir Menko perekonomian, Menkeu, Menaker, Menteri ATR,
Menkumham, Menteri LHK ke DPR untuk berkoordinasi terkait omnibus law RUU
Cipta Kerja. Jadi sudah bukan cipta lapangan kerja, cipker singkatannya, bukan
cilaka. Sudah jadi cipker," kata Puan.
Mereka melakukan pertemuan selama 1,5 jam secara tertutup. Bahkan para
menteri masuk melalui pintu setjen DPR, bukan pintu lobi ruangan pimpinan DPR di
Nusantara III.
Libatkan 7 komisi Puan menjelaskan, Omnibus Law Cipta Kerja akan terdiri dari 79
RUU, 15 bab, dan 174 pasal yang akan dibahas di DPR. Karena baru saja diterima,
maka ia belum membaca dan mengetahui isinya.
"Akan melibatkan kurang lebih 7 komisi dan nantinya akan dijalankan melalui
mekanisme yang ada di DPR, apakah itu melalui baleg atau pansus karena
melibatkan 7 komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab dan
174 pasal," kata Puan.
Page 99 of 185.
