Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 98

Title          DRAF OMNIBUS LAW RESMI DISERAHKAN KE DPR, 79 UU DIROMBAK
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      12 Februari 2020
                              https://ekbis.sindonews.com/read/1524799/33/draf-omnibus-law-resmi-dis erahkan-ke-
               Page/URL
                              dpr-79-uu-dirombak-1581505627
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive


















               Pemerintah akhirnya telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU)
               Omnibus Law kepada DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu
               (12/2/2020).

               Draf RUU Omnibus Law diserahkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang
               Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani
               Indrawati serta beberapa menteri lain yang diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani.

                Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri
               Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil,
               Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan
               HAM Yasonna Laoly.


                Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam draf RUU ini
               akan ada 79 Undang-undang (UU) yang akan dirombak. Dalam draft ini nantinya
               akan disatukan menjadi 15 bab dan 74 pasal. "


               Seluruhnya sudah disiapkan. Kami menjelaskan bahwa judulnya cipta kerja
               singkatannya Ciptaker. Jadi arahan ibu DPR jangan dipleset-plesetin. Isinya 15 bab
               dan 174 pasal," ujar Menko Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2020).


                 Dia melanjutkan, nantinya draft ini akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku
               di DPR. Artinya setiap poin atau pasalnya akan dibahas di komisi-komisi yang ada di
               DPR bersama dengan pemerintah sebelum akhirnya di sahkan menjadi Undang-
               undang (UU).

               "Harapannya pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses sesuai
               mekanisme yang ada di DPR," ucapnya.

                Melalui mekanisme ini juga nantinya akan publik bisa bersama sama mengawasi
               dan memberikan masukan jika ada beberapa hal yang tak disetujui. Tapi menurut
               Airlangga, RUU ini akan disetujui oleh DPR dan diterima oleh publik.




                                                       Page 97 of 185.
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103