Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020

"Tentunya anggota dewan kami akan libatkan untuk bersosialisasi sebelum
masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dibahas apa yang akan diputuskan dan
juga dampak bagi perekonomian nasional," ungkapnya.

Selain Airlangga, turut hadir juga sejumlah menteri dalam penyerahan draf RUU
Omnibus Law, antar lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata
Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menkumham
Yasonna H Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Kemudian pimpinan DPR yang hadir dampingi Puan antara lain Rahmat Gobel dan
Azis Syamsuddin.

Penyerahan draf RUU Omnibu Law Ciptaker diiringi demonstrasi ribuan buruh dan
pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI). Mereka menggelar unjuk rasa di depan Kompleks DPR/MPR RI Jalan Gatot
Subroto, Jakarta, pada Rabu (12/2).

Massa mengawali aksinya dari Pintu 10 Gelora Bung Karno, dengan menggelar
long march melewati Jalan Gerbang Pemuda, lalu masuk ke Jalan Gatot Subroto
untuk kemudian menuju depan pintu gerbang DPR menggelar orasi. Mereka
menggelar orasi terkait kekhawatiran terkait konten RUU Cipta Lapangan Kerja.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea kemudian diterima untuk menemui Wakil
Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan Pimpinan dan Anggota Komisi IX
(Ketenagakerjaan). Buruh menuntut agar mereka turut dilibatkan nantinya dalam
membahas RUU Cipta Kerja tersebut.

Di hadapan Gobel dan Komisi IX, Andi Gani menyampaikan adanya keanehan dari
penyusunan Omnibus Law ini. Menurut dia, selama ini buruh tidak mengetahui
seperti apa proses pembuatan RUU Cipta Kerja di lingkungan pemerintah.

"Karena dari awal seperti ada yang disembunyikan, seluruh konfederasi buruh
bertanya kepada saya, 'Anda konfederasi buruh pendukung presiden kok enggak
punya draf? akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini?" kata Andi
Gani.

Wakil KSPSI Abdullah menyebut sembilan poin kekhawatiran yang sensitif dan
fundamental Bagi kalangan pekerja. Poin-poin itu yakni perubahan jam kerja, sistem
kerja, kerja kontrak, outsourcing , upah minimum, dan pesangon. Kemudian, poin
yang mengkhawatirkan berikutnya terkait tenaga kerja asing, Liberalisasi berbagai
sistem kerja yang tadinya long life menjadi flexible employment , lalu menyangkut
jaminan sosial.

"Jadi kami berharap banyak kalau DPR RI sudah memiliki rancangan undang-
undang untuk diberikan kopinya dengan harapan kami bisa pelajari bersama apa
undang-undang ini pro terhadap kepentingan kaum pekerja dan masyarakat
Indonesia atau untuk kepentingan kapitalis," ujar Abdullah.

Page 93 of 185.