Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 90
Title SEBELUMNYA BERAKRONIM CILAKA, RUU TERKAIT LAPANGAN KERJA BERUBAH NAMA
Media Name fajar.co.id
Pub. Date 12 Februari 2020
https://fajar.co.id/2020/02/12/sebelumnya-berakronim-cilaka-ruu-terkai t-lapangan-
Page/URL
kerja-berubah-nama/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
FAJAR.CO.ID -- Naskah Akademik (NA) dan dokumen pendukung omnibus law RUU
Cipta Lapangan Kerja akhrinya diserahkan pemerintah ke DPR. Namun, kini namanya
berubah jadi RUU Cipta Kerja saja. Apalagi, sebelumnya nama itu diakronimkan dengan
Cilaka.
Penyerahan NA, draf RUU beserta surat presiden (Surpres) RUU Cipta Kerja
disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto,
didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani,
Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziah.
Utusan Jokowi itu diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, beserta sejumlah
wakilnya seperti Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel dan sejumlah anggota DPR
lainnya.
"Hari ini hadir menko perekonomian, menkeu, menaker, menteri ATR, menkumham,
menteri LHK ke DPR untuk berkoordinasi terkait omnibus law RUU Cipta Kerja. Jadi
sudah bukan cipta lapangan kerja. Cipker singkatannya, bukan Cilaka. Sudah jadi
Cipker," ucap Puan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2).
Sesuai dokumen yang diterima DPR dari pemerintah, RUU Cipker terdiri dari 79 RUU,
15 Bab, dengan 174 pasal dan 11 klaster, yang akan dibahas di DPR. Pada kesempatan
itu, Puan juga menegaskan bahwa dokumen tersebut baru pertama kali diterima dewan.
"Jadi kalau ada yang mengatakan DPR sudah membaca drafnya, belum. Apakah DPR
sudah tahu isinya? Belum. Hanya tadi disampaikan terdiri dari 15 Bab dan 174 pasal,"
jelasnya.
Pembahasan RUU Cipker yang masih mendapat penolakan dari kaum buruh ini akan
melibatkan tujuh komisi di legislatif, sesuai mekanisme yang ada di DPR. Namun, belum
diputuskan bentuknya apakah di badan legislasi atau panitia khusus.
"Jadi jangan sampai belum beredarnya atau tersosialisasinya draf ini kemudian
menimbulkan prasangka-prasangka lain yang menimbulkan kecurigaan, karena kami
memang belum membahasnya," tegas politikus PDI Perjuangan itu. (jpnn).
Page 89 of 185.
