Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 85

Title          GANTI NAMA, PEMERINTAH AKHIRNYA SERAHKAN RUU CIPTA KERJA KE DPR
               Media Name     tirto.id
               Pub. Date      12 Februari 2020
               Page/URL       https://tirto.id/ganti-nama-pemerintah-akhirnya-serahkan-ruu-cipta-ker ja-ke-dpr-eyvu
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Sebelumnya, pemerintah memberi nama dengan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka)
               namun diganti menjadi RUU Cipta Kerja.

                Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan draf
               Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara III DPR RI,
               Rabu (12/2/2020) sore.

                Penyerahan itu dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ditemani
               oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri
               ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri
               Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.


                Penyerahan RUU Cipta Kerja ini langsung diterima Ketua DPR RI Puan Maharani,
               ditemani dua Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel.

                Puan memastikan adanya perubahan nama yang disampaikan pemerintah pusat, di
               mana tadinya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja.

                "Terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jadi sudah bukan Cipta Lapangan Kerja.
               Cipker singkatannya, bukan Cilaka. Sudah jadi Cipker," kata Puan di Gedung
               DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

                Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut, kata Puan, terdiri dari 79 RUU, 15
               bab, dan 174 pasal yang rencananya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR
               RI. Menurut Puan, pembahasan itu akan melibatkan tujuh komisi yang ada di DPR
               RI, namun belum dipastikan akan dibahas dalam bentuk Panitia Khusus (Pansus)
               atau dalam Badan Legislasi (Baleg).


                "Nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR, apakah itu melalui
               baleg atau pansus karena melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11
               kluster yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal," kata Puan.

                Sementara itu, Menteri Airlangga juga mengatakan bahwa kedepannya akan
               dilakukan sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia terkait Omnibus Law RUU Cipta
               Kerja, melibatkan seluruh unsur dari eksekutif dan legislatif.

                "Ada tujuh sektor yang terkait, ada tujuh komisi yang terkait, tentunya anggota
               dewan kami akan libatkan untuk bersosialisasi sebelum masyarakat bisa mengetahui




                                                       Page 84 of 185.
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90