Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 83
Bersamaan dengan draf ini, Airlangga menyerahkan surat presiden atau surpres
terkait pembahasan RUU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam
surat itu menunjuk menteri-menteri dan lembaga negara yang terlibat dalam
pembahasan RUU.
Dengan demikian, pemerintah berarti telah menyerahkan kewenangan pembahasan
RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada legislator. Di tempat yang sama, Puan
menjelaskan, legislator akan segera menggelar rapat paripurna untuk memproses
draf tersebut.
"Nantinya pembahasan ini kan melibatkan tujuh komisi dan akan dijalankan melalui
proses di DPR, apakah akan dibahas di baleg atau pansus (panitia khusus),"
ujarnya. Puan memastikan, draf itu akan segera tersosialisasi kepada masyarakat,
khususnya buruh.
Di saat bersamaan dengan disorongkannya draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke
lembaga legislatif, sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar demonstrasi di depan gedung
Parlemen. Mereka menuntut pemerintah tak mengurangi hak-hak buruh dalam RUU
tersebut.
"Kalau omnibus law mereduksi atau mengurangi kesejahteraan buruh, kami akan
tolak habis-habisan," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Ia mengatakan,
sejak awal, buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan rancangan beleid tersebut.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BUDIARTI UTAMI PUTRI.
Page 82 of 185.
