Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 81

Title          AIRLANGGA MINTA OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TAK DIPLESETKAN CILAKA
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      12 Februari 2020
                              https://nasional.tempo.co/read/1306714/airlangga-minta-omnibus-law-cip ta-kerja-tak-
               Page/URL
                              diplesetkan-cilaka
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Jakarta  - Enam menteri menyerahkan surat presiden (surpres)  omnibus law
               Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat. Nama RUU itu
               diganti dari sebelumnya Cipta Lapangan Kerja yang kerap diplesetkan Cilaka.

                Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan harapan agar RUU Cipta
               Kerja tak diplesetkan lagi. "Jangan dipleset-plesetkan, arahan Ibu Ketua DPR," kata
               Airlangga di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Dia tak merinci
               saat ditanya alasan perubahan nama itu.


                Airlangga mengatakan pemerintah telah melengkapi surpres, draf, dan naskah
               akademik omnibus law Cipta Kerja. Dia pun menyerahkan kepada DPR untuk
               membahasnya sesuai mekanisme.

                Surpres beserta naskah akademik dan draf diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani
               dan dua wakilnya, Azis Syamsudin dan Rachmat Gobel.

                "Dalam kesempatan ini Pak Menko dan para menteri menyampaikan bahwa
               omnibus law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 UU, 15 bab, dan 174 pasal yang akan
               dibahas di DPR," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12
               Februari 2020.


                Enam menteri hadir secara langsung ke DPR, yakni Menteri Koordinator
               Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri
               Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM
               Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri
               Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

                Puan mengatakan, sesuai mekanisme DPR akan menggelar rapat pimpinan,
               dilanjutkan rapat Badan Musyawarah, kemudian rapat paripurna. Puan mengatakan
               pembahasan akan melibatkan tujuh komisi di DPR. Namun, Puan belum memastikan
               apakah RUU itu akan dibahas oleh Badan Legislasi atau panitia khusus (pansus)..









                                                       Page 80 of 185.
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86