Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 89

Title          SURPRES OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DISERAHKAN KE DPR
               Media Name     mediaindonesia.com
               Pub. Date      12 Februari 2020
                              https://mediaindonesia.com/read/detail/289554-surpres-omnibus-law-cipt a-kerja-
               Page/URL
                              diserahkan-ke-dpr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               PEMERINTAH secara resmi menyerahkan surat presiden (surpres) RUU Omnibus
               Law Cipta Kerja ke DPR.

                Penyerahan dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan didampingi
               oleh beberapa menteri. Mulai dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri LHK, Siti
               Nurbaya, dan hingga Menteri Hukum HAM, Yasonna Laoly.

                "Pada hari ini hadir Menko Perekonomian, Menkeu, Menaker, Menteri ATR,
               Menkumham, dan Menteri LHK ke DPR untuk berkoordinasi terkait omnibus law RUU
               Cipta Kerja. Jadi sudah bukan Cipta Lapangan Kerja, Cipker singkatannya, bukan
               Cilaka," ujar Ketua DPR, Puan Maharani, dalam konferensi pers, di gedung DPR,
               Jakarta, Rabu, (12/2).


                Puan menjelaskan, dalam kesempatan tersebut Menko Perekonomian
               menyampaikan bahwa omnibus law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 RUU, 15 BAB,
               dan 174 pasal. Seluruhnya akan dibahas di DPR ketika mekanisme administratif
               setelah penyerahan surpres selesai dilakukan.

                "Jadi kalau ada yang mengatakan DPR sdh membaca drafnya, belum. Apakah DPR
               sudah tahu isinya, belum. Hanya tadi disampaikan terdiri dari 15 BAB dan 174
               pasal," ujar Puan.

                 Dalam pembahasannya nanti, Puan memperkirakan DPR akan melibatkan kurang
               lebih 7 komisi. Belum dipastikan nantinya mekanisme apa yang akan dipilih untuk
               penyelesaiannya, apakah melalui Badan Legislasi atau Panitia Khusus.

                "Nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR, apakah itu melalui
               Baleg atau Pansus karena melibatkan 7 komisi terkait untuk membahas 11 kluster
               yang terdiri dr 15 BAB dan 174 pasal itu," ujar Puan. (A-2).


















                                                       Page 88 of 185.
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94