Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 185

Title          RATUSAN BURUH SARBUMUSI JEMBER TOLAK RUU OMNIBUS LAW
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      12 Februari 2020
                              https://regional.kompas.com/read/2020/02/12/16335011/ratusan-buruh-sar bumusi-
               Page/URL
                              jember-tolak-ruu-omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative




               JEMBER  ,  - Ratusan buruh yang tergabung dalam organisasi Sarikat Buruh Muslim
               Indonesia (Sarbumusi)  Jember  , Jawa Timur, mengelar aksi damai, Rabu
               (12/2/2020).

               Para buruh mendatangi Pendopo Bupati Jember dan Kantor DPRD Jember. Mereka
               menolak Rancangan Undang-Undang (RUU)  Omnibus Law  .


               "Kami DPC  Sarbumusi Jember  menolak RUU Omnibus Law," kata Ketua DPC
               Sarbumusi Jember Ahmad Faruq kepada  Kompas.com  di DPRD Jember.

               Salah satu alasannya, karena adanya penghapusan nilai Upah Minimum Kabupaten
               (UMK) yang selama ini sudah diterima oleh buruh setiap bulannya.


               Menurut Faruq, penerapaan nilai UMK tersebut sudah sesuai dengan Undang-
               Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

               Menurut Faruq, UMK tak perlu dihapus, karena sudah berjalan dengan baik. Alasan
               lain penolakan, karena pemerintah akan memberlakukan upah per jam pada buruh.

               "Jelas kalau ini dilakukan, upah yang akan diterima oleh buruh hampir dipastikan
               tidak akan sesuai dengan UMK yang selama ini sudah diterima buruh," kata Faruq.

               Faruq mengatakan, berdasrkan draft RUU yang sudah dikaji oleh Sarbumusi, ada
               nilai pesangon yang akan dihanguskan, yakni diganti dengan istilah tunjangan
               pemutusan hubungan kerja (PHK).

               Pahadal, nilainya hanya enam kali upah.


               "Berapapun masa kerja buruh tersebut bekerja di perusahaan itu," terangnya.

               Selain itu, menurut Faruq, karena hilangnya jaminan sosial ketenagakerjaan,
               khususnya program jaminan pensiun dan hari tua.

               "Di luar itu, kontrak kerja dan outsoursing ini merajalela. Pada akhirnya, tidak ada
               kepastian pada pekerja atau buruh dalam bekerja," kata Faruq.

               Para buruh tersebut ditemui oleh Bupati Jember Faida. Sementara, di DPRD Jember,
               mereka ditemui oleh pimpinan DPRD Jember dan Kapolres Jember AKBP Alfian
               Nurrizal.





                                                      Page 184 of 185.
   180   181   182   183   184   185   186