Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 181
Pada kesempatan itu Ida Fauziyah menanyakan kepada Komisi IX DPR bahwa mana
yang berlaku apakah UU Nomor 18 Tahun 2017 yang berlaku kemudian atau UU
yang dipegang Kemhub yang berlakunya sudah lama.
Pada kesempatan itu semua anggota Komisi IX DPR menegaskan bahwa yang
berlaku dan diikuti adalah UU yang berlaku kemudian. Ini ketentuan hukum. Maka
oleh karena itu, perlindungan pelaut harus tunduk kepada UU Nomor 18 Tahun
2017.
Tunduk kepada UU Nomor 18 Tahun 2017 berarti pelaku perlindungan pelaut di luar
negeri adalah Kemnaker, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI),
sebelumnya bernama BNP2TKI dan atase ketenagakerjaan.
Sumber Beritasatu.com di Kemnaker mengatakan, salah satu kendala belum
tuntasnya penyusunan aturan turunan UU 18 Tahun 2017 adalah karena Kemhub
tidak bersedia pelaut diatur dalam UU 18 Tahun 2017. "Kalau tidak sepakat
mengapa waktu perumusan UU itu dulu tidak protes ? Sekarang UU-nya berlaku.
Aneh ini Kemhub," kata sumber itu.
Sebagaimana diketahui, UU Nomor 18 Tahun 2017 diundangkan 24 November 2017.
Itu berarti seharusnya 24 November 2019 aturan turunannya sudah selesai dibuat,
karena ketentuan dalam hukum maksimal dua tahun setelah diundangkan maka
aturan turunan tuntas dibuat.
Namun, sampai Kamis (12/2/2020) aturan turunan UU tersebut belum juga tuntas
dibuat. Karena belum ada aturan turunan, maka UU Nomor 18 Tahun 2017 belum
bisa dilaksanakan.
Page 180 of 185.
