Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 179
Title WAKIL KETUA BALEG DPR RI MINTA ISI OMNIBUS LAW RUU CIPTA LAPANGAN KERJA
HARUS PERHATIKAN HAK BURUH
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 12 Februari 2020
Page/URL https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01339650/wakil-ketua-baleg-d pr-ri-minta-
isi-omnibus-law-ruu-cipta-lapangan-kerja-harus-perhatikan- hak-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Presiden Joko Widodo menyebut telah menandatangani Surat Presiden Rancangan
Undang-Undang ( RUU ) Omnibus Law pertama tentang perpajakan pada Rabu, 29
Januari 2020.
Sementara itu, untuk Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja masih menunggu
penyempurnaan.
'Omnibus Law' RUU Perpajakan khususnya RUU Cipta Kerja dan Perpajakan yang
masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 diminta jangan hanya
memikirkan aspek investasi saja.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi RI , RUU Omnibus Law juga
harus berkeadilan bagi hak para tenaga kerja atau kaum buruh , seperti bentuk
perlindungan hukum, jaminan asuransi kerja dan gaji yang mumpuni.
Hal itu dipaparkan Wakil Ketua Baleg RI Achmad Baidowi di Jakarta, Selasa, 11
Februari 2020.
"Jangan hanya memikirkan aspek investasi tapi mengorbankan aspek kemanusiaan
atau tenaga kerjanya," ujar Baidowi "Pada prinsipnya, Baleg RI setuju kalau
Omnibus Law bertujuan untuk memperlancar investasi dan perekonomian. Namun,
dengan catatan harus berkeadilan bagi para tenaga kerja," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa RI sampai saat ini masih belum menerima secara
resmi draf RUU 'Omnibus Law' dari pihak Pemerintah Pusat, baik draf RUU
Omnibus Law yang terkait dengan Cipta Kerja maupun Perpajakan.
"Untuk itu, kami mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengirimkan draf
resmi RUU 'Omnibus Law' tersebut agar segera bisa dibahas dengan melibatkan
berbagai kelompok kepentingan masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua RI Puan Maharani sempat mengatakan jika draf yang
dimaksud sudah disampaikan secara resmi ke RI , maka selanjutnya akan dibahas
dengan melibatkan semua Pimpinan Fraksi dan juga para Pimpinan Komisi.***.
Page 178 of 185.
