Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020

Title OMNIBUS LAW HINGGA PERSOALAN HAM, MANTAN MENTERI GUSDUR: GURU BESAR
INDONESIA AKAN KOLABORASI
Media Name rri.co.id
Pub. Date 12 Februari 2020
Page/URL http://rri.co.id/post/berita/786067/nasional/omnibus_law_hingga_persoa
lan_ham_mantan_menteri_gusdur_guru_besar_indonesia_akan_kolaborasi.htm l
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta : Rencana RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ternyata pemerintah masih juga
membutuhkan kajian mendalam. Sebab, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan baru saja melakukan pertemuan pertama bersama Persatuan Guru Besar
Indonesia (Persatuan GUBI).

Wakil Ketua Pembina Persatuan GUBI, sekaligus mantan Menteri Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi RI pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (almarhum Gusdur), yaitu
Prof. DR. H. Bomer Pasaribu, SH, SE, MS menjelaskan pertemuannya bersama Menko
Polhukam, Mahfud MD.

"Jadi, pertemuan kami tadi dari Persatuan Guru Besar Indonesia Pusat diterima oleh Pak
Menko Polhukam (Mahfud MD, red) untuk membicarakan tugas berkaitan politik, penegakan
hukum dan hak asasi manusia (HAM)," kata Bomer kepada RRI.co.id di Kemenko
Polhukam, Rabu (12/2/2020).

Tiga persoalan itu bersentuhan langsung dengan keahlihan para anggota Persatuan GUBI.
Sebab, seperti Bomer sendiri, beliau adalah salah satu akademisi yang membidangi
beberapa jenis bidang keahlihan.

"PerGUBI akan memberikan masukan kepada negara, pemerintah di tiga bidang. Satu,
penegakan hukum. Dua, khususnya penegakan pemberantasan korupsi. Dan tiga,
pembinaan SDM unggul yang berjuang dalam Omnibus Law," terang dia.

Mahfud MD, kata dia, meminta para Guru Besar Indonesia mempelajari secara mendalam
tentang pemberantasan korupsi.

"Termasuk, khususnya Omnibus Law ini dan memberikan masukan kepada Menko
Polhukam serta kepada DPR dalam arti yang seobjektif mungkin," tegas dia.

Namun, itu dikataknnya setelah pemerintah memberikan semua bahan terkait Omnibus
Law. Pertemuan khusus Mahfud MD bersama para Guru Besar di Indonesia telah dirancang.

"Secara khusus bersama staf beliau, menghimpun semua saran saran dan masukan itu
untuk perbaikan, penyempurnaan usaha usaha pemerintah. Satu, di bidang Omnibus Law,
kedua di bidang pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga adalah mempersatukan bangsa
ini mendekatkan cabang cabang keilmuan yang ada di dalam Persatuan GUBI," kata dia.

Ahli hukum, ahli ekonomi, ahli sosiologi dan berbagai ahli ilmu pengetahuan akan
berkolaborasi guna membantu pemerintah.

"Saya sendiri sebagai mantan Menteri Ketenagakerjaan, di IPB, hukum juga. Ya, lebih
banyak di bidang ekonomi," ujar dia..

Page 176 of 185.