Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 172
yang harus memenuhi persyaratan UU No. 18 Tahun 2017. Kemudian terkait hal
Awak Kapal yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) dan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib ikut
serta dalam program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan).
Ida juga menambahkan terkait izin lembaga penempatan awak kapal, dengan
diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2017 maka semua perijinan perusahaan
penempatan Pekerja Migran Indonesia termasuk awak kapal niaga dan awak kapal
perikanan (manning agent) yang bekerja di atas kapal berbendera asing dikeluarkan
oleh satu kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan).
Raker yang dipimpin oleh Felly estelita runtuwene, selaku Ketua Komisi IX DPR RI
ini turut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Dirjen
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo.
Dalam pertemuan itu pula disepakati beberapa poin di antaranya Kemnaker menjadi
regulator terhadap pengaturan penempatan dan perlindungan Pelaut dengan
merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayaran dan
kelautan perikanan (Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan
Perikanan).
(akn/ega)
Page 171 of 185.
