Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 171
Title PEMERINTAH TERUS MATANGKAN RPP SOAL PERLINDUNGAN AWAK KAPAL MIGRAN
Media Name detik.com
Pub. Date 12 Februari 2020
https://news.detik.com/berita/4897018/pemerintah-terus-matangkan-rpp-s oal-
Page/URL
perlindungan-awak-kapal-migran
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Pemerintah terus matangkan koordinasi dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) untuk awak kapal niaga dan awak kapal perikanan di
Indonesia. Saat ini RPP bagi awak kapal migran telah memasuki tahap harmonisasi
di Kementerian Hukum dan HAM.
Sinkronisasi regulasi lintas kementerian dalam penyusunan RPP ini terus dilakukan
untuk menyinergikan pembagian tugas dan wewenang pada masing-masing
kementerian/lembaga terkait.
"Pembahasan rapat koordinasi ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam
memberikan perlindungan bagi pekerja awak kapal migran Indonesia yang bekerja
di luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan
tertulis, Rabu (12/2/2020).
Saat menghadiri rapat kerja antara Kemnaker, Kementerian KKP, Kemenhub, serta
dengan Komisi IX DPR RI di ruang rapat komisi IX DPR RI itu, Ida menjelaskan
dalam penyusunan RPP telah dilaksanakan beberapa kali rapat koordinasi lintas
kementerian dan lembaga. Bahkan dalam rapat yang difasilitasi oleh Kemenko PMK
pada 19 Juni 2019 tahun lalu, telah ditandatangani kesepakatan oleh perwakilan
dari Kemnaker, Kemenhub, KKP, BNP2TKI, Kemlu, Kemenkumham, Kementerian
PPPA, Setkab dan Kemenko PMK.
RPP awak kapal nantinya hanya mengatur mengenai penempatan dan perlindungan
awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di atas kapal berbendera
asing, terkait dengan persyaratan perusahaan penempatan awak kapal, persyaratan
awak kapal, dan syarat dan kondisi kerja, seperti upah, waktu kerja istirahat, cuti,
jaminan sosial asuransi, pencegahan kecelakaan kerja, pemulangan, pelayanan
kesehatan di atas kapal dan di darat, dan akses kesejahteraan di pelabuhan.
"Sedangkan pengaturan mengenai teknis perkapalan tetap merupakan kewenangan
kementerian perhubungan dan kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
mengaturnya," kata Ida.
Ida juga menegaskan bahwa perusahaan penempatan awak kapal niaga dan awak
kapal perikanan adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
Page 170 of 185.
