Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 176
(UMP). Padahal, UMP diambil dari grade terendah dari UMK di suatu provinsi. Selain
itu, pekerja juga harus negosiasi sendiri dengan pengusaha dalam menetapkan
upah. Padaha, pengusaha jelas punya kekuasaan lebih tinggi, sehingga negosiasi
yang terjadi timpang.
Ketimbang membuat peraturan baru, menurutnya pemerintah lebih baik fokus pada
penegakan dan evaluasi penerapan aturan ketenagakerjaan yang sudah ada. DI DIY
kata dia, masih banyak pengusaha yang melanggar aturan seperti memberi gaji di
bawah UMK, tidak adanya jaminan kesehatan, dan jam kerja molor.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, mengakui sampai hari ini pun pihaknya
belum mendapat pemberitahuan resmi dari Pusat perihal isi Omnibus Law, sehingga
belum bisa melakukan kajian. "Nanti kami akan tanyakan langsung ke Jakarta,
isinya seperti apa. Setelah itu Komisi D akan segera lakukan kajian," ujarnya..
Page 175 of 185.
