Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 183

Title          DPR KE BURUH: OMNIBUS LAW DIUBAH, 'CILAKA' TAK BAGUS
               Media Name     cnnindonesia.com
               Pub. Date      12 Februari 2020
                              https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200212161526-20-473994/dpr-ke- buruh-
               Page/URL
                              omnibus-law-diubah-cilaka-tak-bagus
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive





               Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu menyebut nama rancangan
               undang-undang (RUU)  Omnibus Law  saat ini sudah diubah dan bukan lagi
               bernama Cipta Lapangan Kerja.

                Dia mengaku terganggu dengan plesetan nama RUU yang sering dibuat kelompok
               masyarakat sipil atau massa demo buruh, yakni "cilaka".

                 "Sekarang intinya diubah, bukan cipta lapangan kerja. Sekarang diganti dengan
               cipta kerja. Bukan tidak ada lapangan kerjanya, tapi bapak ibu sekalian, nantinya
               disingkat 'cilaka' malah lebih enggak bagus," kata Sri saat memimpin mediasi antara
               Komisi IX DPR dengan serikat buruh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

               Politikus PDIP itu memastikan bahwa perubahan tersebut hanya sekadar soal nama.
               Meski tanpa kata "lapangan", kata dia, RUU itu tetap diharapkan menjadi solusi
               terhadap minimnya lapangan pekerjaan saat ini.

                Diketahui, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi salah satu prioritas
               pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi. Konsep Omnibus Law diambil dengan
               dalih merampingkan berbagai macam aturan di Indonesia untuk menarik investasi.

                 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diketahui sudah
               menyerahkan surat presiden (surpres) dan draf Rancangan Undang-undang (RUU)
               Cipta Kerja atau omnibus law 'Ciptaker' kepada pimpinan DPR Puan Maharani.
               Rancangan beleid tersebut berisi 15 bab dengan 174 pasal.


                (dhf/arh).


























                                                      Page 182 of 185.
   178   179   180   181   182   183   184   185   186