Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 183
Title DPR KE BURUH: OMNIBUS LAW DIUBAH, 'CILAKA' TAK BAGUS
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 12 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200212161526-20-473994/dpr-ke- buruh-
Page/URL
omnibus-law-diubah-cilaka-tak-bagus
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu menyebut nama rancangan
undang-undang (RUU) Omnibus Law saat ini sudah diubah dan bukan lagi
bernama Cipta Lapangan Kerja.
Dia mengaku terganggu dengan plesetan nama RUU yang sering dibuat kelompok
masyarakat sipil atau massa demo buruh, yakni "cilaka".
"Sekarang intinya diubah, bukan cipta lapangan kerja. Sekarang diganti dengan
cipta kerja. Bukan tidak ada lapangan kerjanya, tapi bapak ibu sekalian, nantinya
disingkat 'cilaka' malah lebih enggak bagus," kata Sri saat memimpin mediasi antara
Komisi IX DPR dengan serikat buruh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Politikus PDIP itu memastikan bahwa perubahan tersebut hanya sekadar soal nama.
Meski tanpa kata "lapangan", kata dia, RUU itu tetap diharapkan menjadi solusi
terhadap minimnya lapangan pekerjaan saat ini.
Diketahui, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi salah satu prioritas
pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi. Konsep Omnibus Law diambil dengan
dalih merampingkan berbagai macam aturan di Indonesia untuk menarik investasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diketahui sudah
menyerahkan surat presiden (surpres) dan draf Rancangan Undang-undang (RUU)
Cipta Kerja atau omnibus law 'Ciptaker' kepada pimpinan DPR Puan Maharani.
Rancangan beleid tersebut berisi 15 bab dengan 174 pasal.
(dhf/arh).
Page 182 of 185.