Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 70
Selanjutnya, draf dan surpres yang telah diserahkan akan melalui mekanisme DPR
untuk kemudian ditetapkan dalam paripurna.
"Akan melibatkan kurang lebih tujuh komisi dan nantinya akan dijalankan melalui
mekanisme yang ada di DPR. Apakah itu melalui Baleg atau Pansus karena
melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab
dan 174 pasal," ujar Puan Maharani.
Diketahui, kalangan buruh sangat berharap Omnibus Law Cipta Kerja ini dapat
menjadi perlindungan terhadap ketenagakerjaan di Indonesia sekaligus terobosan
untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi.
Presiden KSPI Said Iqbal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat,
Minggu (26/1/2020) lalu mengaku, mendukung Omnibus Law Cipta Kerja itu.
Namun, ia mengingatkan pemerintah duduk bersama agar regulasi yang akan
memayungi rencana tersebut tidak mengesampingkan perlindungan terhadap
tenaga kerja.
"Kita setuju dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, pertumbuhan ekonomi
naik, investasi naik, kemudian tercipta lapangan kerja baru, tetapi kita tidak setuju
bila perlindungan menjadi kurang," kata Iqbal.
Kala itu, Iqbal berharap RUU Cipta Lapangan Kerja tidak menjadi RUU "Cilaka".
Alasannya, salah satu kekhawatiran soal adanya Omnibus Law Cipta Kerja adalah
mudahnya tenaga kerja asing yang tidak memiliki skill masuk ke dalam negeri.
Selain itu, ada wacana penerapan pengupahan berdasarkan jam kerja.
"Yang tadinya mau investasi, (membuka) lapangan kerja, malah jadi cilaka. Kan
singkatannya kata orang-orang begitu, (RUU) cipta lapangan kerja itu jadi cilaka,"
kata dia..
Page 69 of 185.
