Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 73
Title BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA, PEMERINTAH DINILAI TAK
TRANSPARAN
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 12 Februari 2020
Page/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01339534/buruh-tolak-omnibu s-law-cipta-
lapangan-kerja-pemerintah-dinilai-tak-transparan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Wacana pemerintah untuk mewujudkan Rancangan Undang Undang Omnibus Law
Cipta Kerja masih menjadi polemik terutama di publik. Kalangan buruh menjadi satu
kelompok yang cukup vokal menyuarakan ketidak setujuannya. Salah satu upaya
mereka di antaranya menggelar aksi seperti yang dilakukan di depan Gedung DPR
RI, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.
Sekjen DPP KEP SPSI, Subiyanto misalnya mengungkapkan, pemerintah selama ini
seolah tidak transparan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh dan
perwakilannya, katanya, tidak diikutsertakan dalam proses pembahasan RUU Cipta
Kerja.
"DPR ini salah satu instrumen yang menggodok dan melahirkan UU, itu legal. Tapi
karena di DPR juga banyak kepentingan lain, banyak peraturan perundang-
undangan yang tidak berkualitas," kata Subiyanto.
Sementara itu, Ketua Umum FSPTSK SPSI, Roy Jinto menyebut, dalam RUU Cipta
Kerja yang sedang digodok, hanya mengatur Upah Minimum Provinsi (UMP).
Sementara, Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMSK) akan dihapuskan. Menurut dia, dalam RUU itu pesangon
juga akan dipangkas dari 36 menjadi 19 bulan. Karena itu, Roy menilai jika Omnibus
Law Cipta Kerja ini disahkan, nasib dan pendapatan buruh akan semakin menurun.
"Pesangon dikurangi, gajinya (buruh) kecil, kemudian nanti hanya ada UMP. UMP
berlaku di DKI Jakarta, tapi di Jawa Barat, di Banten, Jawa Timur, dan provinsi lain,
yang berlaku adalah UMK. Nanti enggak ada UMK, yang ada UMP," ucap dia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani
mengungkap tidak ada pembahasan jelas terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal
itu lah yang kemudian menurut Andi yang menjadi alasan para serikat buruh masih
berdemo menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kenapa masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia? karena dari awal seperti
ada yang disembunyikan. Seluruh konfederasi buruh bertanya kepada saya, 'anda
konfederasi buruh pendukung presiden kok nggak punya draf'. Akhirnya bertanya-
tanya ada apa dengan rancangan ini?," ujar Andi.
Page 72 of 185.
