Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020
P. 161
"Penambahan kasus tertinggi masih dari Jawa Timur," jelas Yuri.
Kemudian, pasien sembuh menjadi 14.531 setelah ada penambahan 755 orang. Sedangkan
kasus meninggal menjadi 2.134 dengan penambahan 43 orang.
Menurut Yuri, angka itu tidak tersebar merata di seluruh Indonesia. Ada beberapa wilayah yang
memiliki kasus penambahan dengan jumlah tinggi, tetapi ada beberapa yang tidak melaporkan
adanya penambahan kasus positif.
"Kalau kita perhatikan dari data yang kita miliki, peningkatan tertinggi di Jawa Timur dengan
penambahan 196 orang dan ada laporan sembuh 75 orang. Kemudian, Sulawesi Selatan 133
orang konfirmasi positif kasus baru dan 36 sembuh," papar Yuri.
DKI Jakarta mencatatkan 117 kasus konfirmasi baru. Di sisi lain, juga melaporkan 249 orang
sembuh. Jawa Tengah dengan 113 pasien konfirmasi positif yang baru dan 20 kasus sembuh
serta Kalimantan Selatan 70 kasus baru dan 30 pasien yang sembuh.
Sementara itu, data provinsi lima besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah
DKI Jakarta 8.978 orang, Jawa Timur (7.793), Sulawesi Selatan (2.840), Jawa Barat (2.604),
dan Jawa Tengah (2.059).
Selesaikan Dulu Masalah di Hilir Setelah pemerintah mengendurkan aktivitas di tengah pandemi
Covid-19, banyak orang yang cenderung beralih ke transportasi pribadi. Ketua Bidang Advokasi
dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyatakan,
rencana pemerintah menerapkan tatanan normal baru (new normal) membuat kebiasaan baru
pula dalam hal mobilitas warga. Sebab, masyarakat tak hanya mengejar kecepatan, tapi juga
kesehatan dalam kendaraan.
"Mobilitas bukan hanya tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub, Red)," tutur
Djoko kemarin. Saat ini, tambah dia, penanganan mobilitas warga baru sebatas di hilir.
Misalnya soal kebijakan yang mengatur batasan kapasitas penumpang transportasi umum.
Kebijakan mobilitas yang diterapkan seolah hanya mengatur kapasitas dan jumlah moda
transportasi.
Djoko menegaskan, kebijakan mobilitas saat pandemi belum sampai mengatasi masalah hulu.
Misalnya soal pembagian sif kerja. Pembagian sif kerja akan memudahkan pengaturan mobilitas
dan kerumunan masyarakat.
"Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat meminta Kementerian PAN-RB mengatur
pola kerja aparatur sipil negara (ASN), Kementerian BUMN mengatur pola kerja pegawai BUMN,
dan Kementerian Ketenagakerjaan mengatur pola kerja karyawan swasta," bebernya.
Djoko juga mengatakan, pandemi korona mengakibatkan semua industri transportasi babak
belur. Saat ini Trans Jakarta, KRL Jabodetabek, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan transportasi lain
mengalami penurunan jumlah penumpang yang luar biasa besar.
"Sehubungan dengan ini, perlu kiranya agar dana buy the service yang seperti digagas Ditjen
Perhubungan Darat dapat ditransfer menjadi dana jaring sosial industri transportasi agar tidak
ada PHK masal," tuturnya.
Untuk membantu pengusaha transportasi umum, lanjut Djoko, dapat dilakukan kerja sama
dengan kalangan industri yang memiliki banyak pegawai. Skemanya, pengusaha transportasi
umum diminta mengangkut para karyawan menuju kantor atau pabrik masing-masing. Pemilik
industri dapat mengalihkan tunjangan transportasi pekerja untuk digunakan sewa bus.
160
