Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020
P. 194
Menurut Labor Institute, bisa saja data tersebut bertambah dikarenakan perusahaan tidak
melaporkan kebijakan PHK kepada dinas ketenagakerjaan di daerah (kabupaten/kota/propinsi).
Berdasarkan catatan Labor Institute, Menaker Ida Fauziah menyampaikan pekerja yang sudah
ter-PHK sudah menyentuh angka 3 juta pekerja. Angka PHK tersebut sungguh mengkhawatirkan
karena bisa menimbulkan masalah sosial baru/new social problem di tengah-tengah masyarakat
tandas.
Labor Institute juga berpendapat perlu di meng-create kebijakan recovery ketenagakerjaan baru
dengan mengadaptasi protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan Keputusan Menteri
Kesehatan (Kepmenkes) No.HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Covid-
19 di Tempat Kerja, di Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha
dalam Situasi Pandemi, dan SE Menteri Ketenagakerjaan No.M/7/02.02/V/2020 tentang
Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Virus Covid-19 Dan Protokol
Pencegahan Covid 19 di Perusahaan.
"Para pengusaha harus menerapkan dua aturan hukum yang dikeluarkan oleh dua Kementerian
tersebut di lingkungan tempat kerja dengan mengintegrasikannya dalam Sistem Manajemen
Kesehatan, Keselamatan Kerja (SMK3) di perusahaan," tulis Sekretaris Eksekutif Labor Institute
Indonesia, Andy William Sinaga, dalam keterangan pers yang diterima hukumonline , Sabtu
(13/6).
Menurutnya, dengan memanggil kembali para pekerja/buruh yang sudah terlanjur di PHK untuk
bekerja kembali adalah rangkaian memulai dan melanjutkan usaha baru di era new normal saat
ini. Labor Institute juga mendukung pemanggilan kembali para pekerja yang di PHK tersebut
sebagai salah satu dukungan para pengusaha untuk meningkatkan daya beli di tengah-tengah
masyarakat dalam mendukung percepatan pergerakan ekonomi yang melambat dikarenakan
pandemi Covid-19.
193
