Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020
P. 209
JAM KERJA 2 GELOMBANG, BUPATI BOGOR: SOLUSI TETAP JAGA SOCIAL
DISTANCING
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat mengeluarkan surat edaran (SE) yang
mengatur jam kerja menjadi 2 gelombang untuk wilayah Jabodetabek. Pemerintah Kabupaten
Bogor menilai SE tersebut sebagai solusi untuk tetap menjaga jarak di saat masyarakat hendak
berangkat kerja.
"Itu merupakan solusi untuk tetap menjaga social distancing," kata Bupati Bogor, Ade Yasin
kepada wartawan, Minggu (14/6/2020).
Ade mengatakan pekerja yang bepergian dalam waktu yang bersamaan membuat antrean
berjubel di sejumlah moda transportasi. Penumpukan penumpang tersebut membuat imbauan
jaga jarak menjadi tidak diterapkan.
"Karena keberangkatan pekerja serentak membuat penumpukan penumpang dimana-dimana,"
katanya.
Pemkab Bogor telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2020 untuk
menguatkan aturan dari SE Gugus Tugas Pusat di Kabupaten Bogor. Ade mengatakan aturan
jam kerja di wilayahnya masih menerapkan sebanyak 50 persen pegawai bekerja dari rumah
atau work from home (WFH) dan pergantian shift.
Surat Edaran itu bernomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Adaptasi
Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat yang Produktif dan Aman dari COVID-19 di Wilayah
Jabodetabek. Juru bicara penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers,
Minggu (14/6/2020), menyebut SE ini keluar berdasarkan pengalaman jam sibuk di moda
transportasi umum.
Jam kerja yang diatur di SE ini menjadi dua gelombang. Jam kerja ini diharapkan bakal menjadi
solusi kepadatan di transportasi umum.
"Di dalam SE tersebut akan dibagi menjadi 2 tahapan awal mulai kerja dan tentunya akan
berimplikasi pada akhir jam kerja. Kita berharap seluruh institusi yang mempekerjakan ASN,
BUMN maupun swasta akan menggunakan 2 tahapan," jelas Yuri.
"Tahap pertama atau gelombang yang pertama akan memulai pekerjaan mulai 07.00 WIB
sampai 07.30 WIB. Diharapkan, dengan delapan jam kerja, maka akan mengakhiri pekerjaannya
di 15.00 WIB sampai 15.30 WIB. Tahap kedua 10.00 WIB sampai 10.30 sehingga diharapkan
mengakhiri jam kerja 18.00 WIB sampai 18.30 WIB," sebut Yuri.
Pemerintah berharap kantor-kantor tetap membolehkan kelompok rentan terpapar COVID-19
bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Kelompok rentan yang dimaksud adalah para
pegawai yang punya penyakit komorbid.
"Misalnya pada pekerja yang memiliki penyakit-penyakit komorbid. Pegawai atau pekerja
dengan hipertensi misalnya, pekerja dengan diabet, dengan kelainan penyakit paru obstruksi
menahun diharapkan masih bisa diberikan kebijakan bekerja di rumah. Demikian juga untuk
pekerja yang lansia, diharapkan juga masih bekerja di rumah," kata Yuri.
(fas/dwia) surat edaran surat edaran jam kerja pemkab bogor bupati bogor.
208
