Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020

DKI TERAPKAN DUA SHIFT KERJA

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai awal pekan ini menerapkan secara efektif dua
jadwal kerja berbeda bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya di lingkungan Pemprov DKI
Jakarta. Penerapan dua jam kerja tersebut bertujuan mengurangi penumpukan dan interaksi
pekerja di tempat kerja dan jam-jam sibuk, seperti stasiun dan halte bus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Ra-syid Baswedan mengatakan, pengaturan jam kerja bagi
karyawan di Jakarta, baik negeri maupun swasta, diatur dua jam kerja. Ia memaparkan, untuk
jam kerja ASN, mulai efektif pekan ini di mana sudah dibuat aturannya minimal selisih atau jeda
antar shift kerja antara dua hingga tiga jam.

"Jam kerja, baik ASN maupun swasta, itu sudah dibuatkan jeda dalam aturannya minimal dua
jam," kata Anies saat meninjau peijalanan penumpang di Stasiun Bogor, Senin (15/6).
Tujuannya, kata dia, untuk menghindari kepadatan pekerja yang akan menuju Jakarta. Anies
menekankan, ini semua dikerjakan bukan sekadar untuk memenuhi peraturan, melainkan untuk
keselamatan pekerja dan keselamatan seluruh masyarakat.

"Saya berharap masyarakat menjalani peraturan sistem shift kerja dengan baik sesuai aturan
untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat terkait wabah Covid-19," ujar dia.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengakui pada awal pekan ini kondisi
antrean di Stasiun Bogor jauh lebih baik dari pekan lalu. Ia melihat ada tiga hal mengapa terjadi
pembahan pengurangan penumpukan penumpang, baik pekerja/kaiyawan maupun masyarakat
umum yang menaiki kereta listrik.

Pertama, karena ada bus bantuan dari Jakarta 30 unit dan 10 unit bus dari BPTJ, ditambah
Pemkot Bogor 10 bus jadi 50. .Jadi, menurut dia, penumpang relatif lebih cair. "Kedua, sistem
antrean yang jauh lebih baik oleh teman-teman KAI dan KCI sehingga lebih rapi, tidak
menumpuk," kata Bima.

Ketiga, lanjut dia, ada data banyak penumpangyang memilih berangkat lebih awal mulai malam
dibanding Senin pagi. Hal itu juga bisa jadi karena mulai dijalankannya secara efektif dua jadwal
jam kerja atau shift kerja, terutama bagi ASN DKI Jakarta.

".Jadi, situasinya walaupun masih padat, tapi jauh lebih bisa kita urai," ujar dia

Bima menekankan, penguraian penumpang seperti ini akan terus dievaluasi, termasuk juga
dampak pengaturan shift jam kerja yang dibelah menjadi dua. Penerapan dua shift kerja ini,
lanjut dia, masih belum maksimal karena baru menjangkau ASN, BUMD, dan sebagian swasta
yang menerapkan. Ia berharap sistem ini lebih maksimal hingga dua shift kerja bisa diterapkan
ke semua pekerja.

"Mudah-mudahan ini berjalan baik karena harus dicatat, ini belum sampai 50 persen
penumpang. Jadi, ketika lebih lagi, tentunya harus ada koordinasi lebih lanjut," kata Bima.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyatakan sudah mengeluarkan
surat edaran soal kerja shift sejak Jumat (12/6) terkait surat serupa yang dikeluarkan
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, mengatakan, Pemprov DKI
Jakarta telah memberlakukan sistem kerja dua shift mulai Senin (8/6) lalu dengan berlandas
pada Surat Edaran Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 38/SE/2020 tentang Sistem Kerja
25