Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2019
P. 139
Title PERUSAHAAN TAK PATUH ATURAN JAMINAN SOSIAL AKAN DITANGANI JAKSA
Media Name kumparan.com
Pub. Date 20 September 2019
https://kumparan.com/paluposo/perusahaan-tak-patuh-aturan-jaminan-sosi al-akan-
Page/URL
ditangani-jaksa-1rtut5itPrz
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu mengklaim sepanjang tahun 2018 hingga September
2019, telah berhasil melakukan penagihan senilai Rp 1,63 miliar kepada sejumlah
perusahaan dalam rangka pemulihan keuangan negara.
"Tahun 2018, ada sekitar Rp 904 juta dan tahun 2019 sebesar Rp 731 juta,
keuangan negara dipulihkan, masing- masing dengan 26 surat kuasa khusus (SKK),"
kata Kepala Kejaksaan Negeri Palu, Sucipto, usai penandatanganan MoU antara
Kejaksaan Negeri Palu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Cabang Palu, Jumat (20/9) di Palu, Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan, pihaknya akan langsung melakukan tindakan bila ada perusahaan
tidak patuh dalam penyelenggaraan program jaminan sosial Ketenagakerjaan.
"Apapun kendala-kendala dihadapi BPJS adalah ranah dari kejaksaan sebagai jaksa
pengacara negara (JPN)," kata Sucipto.
Dengan adanya MoU tersebut katanya, pihak BPJS ketenagakerjaan hanya
menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK), untuk menindaklanjuti kendala yang
dihadapinya terhadap institusi yang tidak patuh terhadap jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Hal ini mengacu pada Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa perusahaan harus memasukkan pekerjanya
sebagai peserta BPJS. Bila ada perusahaan tidak patuh akan diluruskan sesuai
aturan berlaku.
"Apapun sanksi dalam aturan akan ditegakkan," katanya.
Namun menurutnya, dalam kerjasama ini tidak ada sama sekali kepentingan
kejaksaan dan BPJS, tetapi demi kepentingan dan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya.
Kepala BPJS Tenaga Kerja Cabang Palu, LA Uno, mengatakan, penegakan
kepatuhan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bersama
Kejari turut membantu dalam penyelenggaraan program jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Page 138 of 151.
