Page 119 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2021
P. 119

Diketahui, proyeksi kepulangan PMI sesuai kontrak yang akan habis pada sampai Desember
              2021 yakni sebanyak 82.664 orang.

              Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian
              Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika
              Putri mengatakan itu dalam siaran persnya, Rabu (15/9).

              Menurutnya, pengetatan di pintu masuk menjadi salah satu hasil rapat koordinasi dengan Menko
              Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan, pada 9 dan 12 September 2021.

              Dalam  rapat  itu,  muncul  rencana  untuk  membatasi  titik  masuk  kepulangan  WNI/PMI  hanya
              melalui 5 titik masuk (1 udara, 1 laut, dan 3 darat). Dalam kesempatan itu, turut hadir dalam
              rapat perwakilan Kemendagri, Kemenlu, Kemensos, Kemenkes, KemenPPPA, BNPB, dan BP2MI.

              Sebelum  diterapkan,  Femmy  mengharapkan  adanya  kesiapan  sarana  dan  prasarana  dalam
              melakukan  skrining  di  pintu-pintu  masuk  seperti  fasilitas  kesehatan,  fasilitas  tes  PCR  dan
              karantina/isolasi. Untuk pelaksanaannya nanti, pemerintah juga menggandeng TNI/Polri untuk
              mengawal dan mendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.

              "Ini perlu kita antisipasi betul supaya saudara kita ini pulang ke daerah asalnya dengan kondisi
              sehat," paparnya.

              Plh Sekretaris Utama BP2MI Ahmad Kartiko menjelaskan, total kedatangan PMI dari berbagai
              negara selama periode 1 Januari - September 2021 sebanyak 9.523 orang. Sementara, proyeksi
              kepulangan PMI sesuai kontrak yang akan habis pada sampai Desember 2021 yakni sebanyak
              82.664 orang.

              Dia menerangkan, jumlah tersebut juga masih bisa bertambah bila dijumlah dengan PMI ilegal.
              Saat ini pihaknya dengan Kemenlu juga akan melakukan integrasi data PMI legal dan ilegal yang
              tercatat di Kemlu.

              Kartiko menerangkan, butuh kerja sama dan sinergi antar stakeholder dalam mengantisipasi
              kepulangan PMI, khususnya dalam pengawasan, pencegahan penyebaran virus Covid-19, dan
              memulangkan sampai ke daerah asalnya.

              Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha menjelaskan,
              terdapat tiga pola kedatangan PMI. Yaitu secara mandiri, rekalibrasi, dan deportan.

              Judha  menerangkan,  perlu  pengawasan  yang  ketat  dalam  mengantisipasi  kepulangan  PMI.
              Selain itu, menurutnya, perlu pengetatan pintu masuk di luar tiga pintu utama agar tidak terjadi
              lonjakan kedatangan di pintu tidak resmi.

              Deputi  Femmy  berharap,  seluruh  kementerian  dan  lembaga  terkait  bisa  ikut  berkontribusi
              mendukung  pemulangan  PMI.  Selain  itu  dia  berharap  seluruh  PMI  bisa  dipulangkan  dalam
              keadaan baik sampai ke daerah asalnya.

              "Persiapan yang baik akan ke depan nanti penanganan kepulangan PMI bisa berjalan dengan
              baik pula," pungkasnya. (H-2)



                                                           118
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124