Page 122 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2021
P. 122
harus tertib secara administrasi. ”Yang paling umum dilihat dari tertibnya membayar iuran
(BPJS),” kata dia.
Di tempat terpisah, Ketua Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) Kota Malang Soehirno mengonfirmasi
jika mayoritas anggotanya telah menerima pencairan BSU. Dari 8 ribu anggota SPSI Kota Malang,
dia mengestimasi ada sekitar separonya yang telah menerima bantuan tersebut. ”Anggota kami
ya mohon maaf kalau sudah cair (BSU-nya, red) biasanya diam tanpa ada laporan,” kata dia.
Terkait bantuan tersebut, pihaknya turut bersyukur bila para pekerja masih dipedulikan
pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini. Sebab, dikatakan dia, sejumlah anggotanya memang
ada yang mengalami pemotongan gaji. Beberapa juga ada yang dirumahkan.
”Sejak awal kami tidak menuntut pemerintah, tapi setidaknya ada bantuan tambahan. Kasihan
teman-teman kami yang harus dirumahkan dan susah mencari pekerjaan lagi,” imbuh Soehirno.
Bantuan tambahan tersebut diharapkan dia bisa membantu para buruh yang terdampak
pandemi. Ke depan, Soehirno menyebut jika bantuan berupa pelatihan atau pendampingan juga
bisa diberikan pemerintah kepada para buruh. Namun goal atau tujuan dari bantuan tersebut
harus nyata. Jika tidak, maka akan sia-sia.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan-Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang Woro Tanty memastikan pihaknya sudah tak terlibat dalam
proses pemberian bantuan kepada pekerja. Terutama yang berkaitan dengan bantuan tunai.
Sehingga ia memastikan bila bantuan seperti BPJS Ketenagakerjaan itu sudah di-handle langsung
oleh BPJS Ketenagakerjaan.
”Yang ada di kami terkait izin ketenagakerjaan, pelatihan-pelatihan, hubungan industrial, dan
dewan pengupahan. Sehingga tupoksi kami hanya itu,” papar Woro.
Terkait data ketenagakerjaan, ia menyebut bila seluruhnya juga masuk ke kolom wajib lapor
ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur.
Dengan begitu, pengawasan ketenagakerjaan, baik bantuan ataupun datanya kini juga di-handle
langsung oleh Pemprov Jatim. Perempuan berhijab itu menambahkan, jika bantuan pelatihan
kerja sudah ada. Hal itu dilakukan untuk menambah kompetensi para pekerja. Pelatihan yang
diberikan biasanya berupa pelatihan barista, olahan pangan, dan muslim fashion. Terdekat,
jumlah pekerja yang bakal dilatih pihaknya mencapai 225 orang. Berasal dari pekerja pabrik
rokok.
Anggaran untuk pelatihan tersebut, menurut Woro, bakal diambil dari plotting dana bagi hasil
cukai hasil tembakau (DBHCHT). Terkait jumlah anggaran, dia belum menjelaskan secara rinci
berapa nilainya. Dia mengaku masih menunggu kebijakan dari Pemkot Malang terkait teknis
pembagian dana tersebut. ”Kalau pelaksanaannya kami masih menunggu PPKM ini turun
levelnya,” kata dia. (ulf/adn/by/rmc)
121
