Page 148 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2021

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan
RI melakukan sosialisasi kepada pekerja Bukan Penerima Upah, khususnya pekerja seni di
wilayah Bandung. Dalam sambutannya, Ida Fauziyah menegaskan bahwa seluruh profesi pasti
memiliki risiko yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, oleh karena itu dirinya mengajak
seluruh pekerja seni untuk melengkapi diri dengan perlindungan jaminan sosial dari
BPJAMSOSTEK.

PENGELOLAAN INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN HARUS DISESUAIKAN TUJUAN
DAN JANGKA WAKTU

Jakarta - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional ( DJSN ) Tubagus Achmad Choesni menjelaskan,
meminta pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan disesuaikan dengan tujuan dan jangka
waktu.

Tubagus juga menyarankan kebijakan pengelolaan dana agar lebih spesifik, tidak hanya
mengatur nilai maksimum alokasi investasi pada tiap kelas aset.

"Semua dana BPJS Ketenagakerjaan telah memenuhi kebijakan pengelolaan dana mulai dari
investasi yang diperbolehkan, investasi yang dilarang, dan batas investasi," demikian paparan
Tubagus, Rabu (15/9/2021).

Tubagus juga menyoroti peningkatan kompetensi pengelola investasi internal, eksternal atau
perusahaan rekanan BPJS Ketenagakerjaan dengan sertifikasi di bidang keuangan dan investasi.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan, Tubagus
mengatakan bahwa mekanisme cut loss investasi telah diatur dalam RUU PPSK.

"Dari evaluasi ini kita mengusulkan supaya ada penyesuaian pengelolaan aset dan investasi
dalam perubahan PP pengelolalan Aset Jaminan Ketenagakerjaan," kata dia.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan
RI melakukan sosialisasi kepada pekerja Bukan Penerima Upah, khususnya pekerja seni di
wilayah Bandung.

Dalam sambutannya, Ida Fauziyah menegaskan bahwa seluruh profesi pasti memiliki risiko yang
dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, oleh karena itu dirinya mengajak seluruh pekerja seni
untuk melengkapi diri dengan perlindungan jaminan sosial dari BPJAMSOSTEK.

"Jumlah pekerja informal di Indonesia jumlahnya lebih banyak, oleh karena itu saya mendorong
agar BPJS Ketenagakerjaan terus mensosialisasikan pentingnya jaminan sosial kepada
masyarakat sehingga diharapkan tumbuh kesadaran untuk mendaftarkan diri menjadi peserta,"
imbuh Ida.

Sementara itu Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo yang juga hadir dalam
kegiatan tersebut menjelaskan bahwa seluruh pekerja, baik Penerima Upah (PU) maupun Bukan
Penerima Upah (BPU) seperti pekerja seni sepatutnya terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK.

147