Page 42 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2021

KEMNAKER BERTEKAD PERTAHANKAN OPINI WTP DARI BPK

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksanaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun
2020 dari BPK RI. Dengan capaian ini, Kemnaker berhasil mempertahankan Opini WTP selama
5 tahun berturut-berturut.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pegawai kementerian Ketenagakerjaan yang telah bekerja
keras menyajikan sebuah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Capaian ini

adalah buah kerja keras kita bersama,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi,
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada hari Rabu (15/9).

Sejak pertama kali meraih Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2016, secara berturut-turut
Kemnaker meraih Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019, dan terakhir 2020.
Kemnaker pun bertekad mempertahan capaian ini di tahun-tahun berikutnya.

“Capaian ini akan memacu kita semua untuk bekerja lebih keras lagi, karena memang
mempartahankan itu biasanya lebih susah dari pada meraih,” kata Sekjen Anwar.

Inspektur Jenderal Kemnaker, Estiarty Haryani, mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah, telah mengamanatkan seluruh jajaran Kemnaker agar Opini WTP tersebut terus
dipertahankan.

Mengingat, opini dari BPK tersebut adalah cerminan tanggungjawab dan akuntabilitas Kemnaker
dalam mengelola keuangan negara. Sehingga, adanya penilaian terhadap laporan keuangan
harus dijadikan pemicu seluruh jajaran Kemnaker untuk bekerja sebaik mungkin.

Esty menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempertahankan Opini
WTP dari BPK. Pertama, mengonsolidasi internal Kemnaker untuk meningkatkan kualitas tata
kelola keuangan. “Seluruh unit eselon I mempunyai tanggungjawab yang sama untuk bisa
meyakini tata kelola keuangannya baik dan akuntabel,” jelas Esty.

Kedua, memperkuat pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. “Dan
secara periodically itu juga dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal implementasi.
Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan,” katanya.

Esty juga mengingatkan seluruh jajaran Kemnaker untuk memperkuat komitmen mengelola
keuangan negara dengan sebaik-baiknya, serta dengan sigap melakukan perbaikan-perbaikan
atas rekomendasi dari BPK.

“Dan sekarang sudah masuk ke semester kedua, untuk itu kita harus meyakini tata kelola
Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2021 pun bisa kita sajikan di dalam laporan keuangan
yang nanti di awal tahun 2022 akan diperiksa oleh BPK, sehingga opininya pun bisa kita
pertahankan Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya. [ira]

41