Page 253 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 253
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat
struktur skala upah kita cantumkan dalam SK agar menjadi perhatian semuanya
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Beberapa perusahaan besar telah menyatakan
kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah lebih dari 10% bahkan 15%
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan
menerima upah yang besarannya berbeda dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun,
hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian
dari para pekerja kepada perusahannya
Ringkasan
Gelombang penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022
berdatangan dari serikat buruh di Jawa Tengah. Pasalnya, UMK yang sudah ditetapkan dianggap
tidak mengakomodasi aspirasi para buruh yang sudah disampaikan baik melalui dialog hingga
aksi turun ke jalan.
KECEWA DENGAN PUTUSAN GANJAR SOAL UMK, BURUH DI JATENG BERENCANA
MENGGUGAT
Gelombang penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022
berdatangan dari serikat buruh di Jawa Tengah. Pasalnya, UMK yang sudah ditetapkan dianggap
tidak mengakomodasi aspirasi para buruh yang sudah disampaikan baik melalui dialog hingga
aksi turun ke jalan.
Kaum buruh kecewa dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dianggap
mencederai hati rakyat. Juru Bicara Aliansi Buruh Jawa Tengah, Karmanto, menegaskan
pihaknya menolak keras Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah 561/39 Tahun 2021
tentang UMK 2022 untuk 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
"Kami menyatakan dengan keras dan tegas menolak atas ditetapkannya UMK 2022 tersebut,"
tegasnya dalam siaran pers, Rabu (1/12/2021).
Menurutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan telah dinyatakan oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) adalah inkonstitusional.
"Artinya, pemerintah harus menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat
strategis dan berdampak luas. Maka keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menetapkan UMK
2022 tersebut adalah inkonstitusional. Cacat formil," tegasnya.
Pihaknya meminta Ganjar segera merevisi upah minimum di 35 kabupaten dan kota.
"Gubernur harus menaikkan UMK 2022 Jawa Tengah sebesar 16 persen, sesuai usulan kami
yang telah kami sampaikan tertanggal 14 November, 17 November dan 29 November 2021,
melalui Kadisnaker," ucap Karmanto.
Karmanto mengungkapkan di masa pandemi Covid-19 ini, buruh berjuang mandiri tanpa subsidi,
bergelut dengan maut demi mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.
252
