Page 254 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

"Saya mohon, Gubernur yang dipilih oleh rakyat harus bersikap adil dan bijaksana. Pemerintah
jangan hanya demi memberikan karpet merah kepada oligarki, hanya berpikir investasi,
sedangkan rakyatnya dikorbankan," tegasnya.

Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa
Tengah, Heru Budi Utoyo.

Dia merasa kecewa dengan besaran UMK yang ditetapkan. Pihaknya berupaya mengambil
langkah hukum untuk menggugat SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 tentang Upah
Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tersebut.

"Kami pertimbangkan apakah akan melakukan gugatan atau tidak. Kami akan persiapkan terlebih
dahulu dan konsolidasi dengan jajaran pengurus daerah di kabupaten/kota se-Jawa Tengah,"
tegasnya.

Menurutnya, putusan penetapan UMK tidak mengakomodasi aspirasi para buruh yang sudah
disampaikan selama ini.

"Upah yang ditetapkan condong ke pengusaha, Gubernur tidak akan pernah tahu kalau
kebutuhan hidup buruh semakin jauh dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak)," tegasnya.

Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Abdul Mughis
menyayangkan, keputusan Ganjar dalam penetapan UMK 2022.

Menurutnya, langkah Ganjar menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 36 Tahun
2021 sebagai acuan penetapan UMK 2022 adalah sikap gegabah.

"Sangat disayangkan, tidak satu pun aspirasi buruh yang telah disampaikan dalam audiensi
bersama Disnaker Provinsi Jawa Tengah menjadi pertimbangan dalam penetapan UMK 2022.
Kebijakan yang inkonstitusional harus ditolak!" ungkap Mughis yang juga menjabat sebagai
Ketua Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah itu.

Pihaknya juga mendorong Gubernur Jawa Tengah untuk segera merevisi keputusan tersebut
agar kebijakan tersebut adil.

"Saya teringat tagline Pak Ganjar di profil akun twitternya yang sungguh bijaksana 'Tuanku ya
Rakyat, Gubernur cuma mandat'. Kalau rakyat menagih tagline itu tentu tidak salah," ujarnya.
Dalam keterangannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menandatangani
Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Penetapan UMK tahun 2022 mendasarkan pada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
di mana formula perhitungan dan datanya sudah baku. UMK mendasari perhitungan formula dari
PP 36/2021 pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan RI kepada Para
Gubernur se-Indonesia No. B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang
Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun
2022.

Gubernur menegaskan upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa
kerja kurang satu tahun. Sedangkan bagi pekerja diatas 1 tahun atau lebih melalui penghitungan
Struktur dan Skala Upah (SUSU) dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28% dan laju
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97%.

253