Page 260 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Judul Pengusaha di Jatim Bakal Gugat Khofifah soal UMK Tak Sesuai Aturan
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211201205811-92-
728717/pengusaha-di-jatim-bakal-gugat-khofifah-soal-umk-tak-sesuai-
aturan
Jurnalis Rabu, 01 Dec 2021 21:03 WIB
Tanggal 2021-12-01 21:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Johnson Simanjuntak (Wakil Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim) Kami tidak
tahu formulasi apa yang dipakai Gubernur Jatim sehingga kenaikan tidak sesuai aturan PP 36
tahun 2021. Ini yang kami anggap tidak memiliki kepastian hukum

negative - Johnson Simanjuntak (Wakil Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim)
Kemungkinan besar langkah hukum akan kita tempuh. Pertama, kami dapat lakukan keberatan
ke gubernur terhadap keluarnya keputusan ini. Kedua, gugatan ke PTUN

positive - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Saya berharap seluruh stakeholders
memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama

positive - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Beberapa data yang menjadi dasar
perhitungan, yaitu rata-rata pengeluaran per kapita sebulan kabupaten/kota tahun 2021, rata-
rata banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) kabupaten/kota 2021, dan rata-rata banyaknya
ART berusia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh menurut kabupaten/kota 2021

Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur akan menggugat Pemerintahan Provinsi
Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait
keputusannya menaikkan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) 2022. Wakil Koordinator Bidang
Pengupahan Apindo Jatim Johnson Simanjuntak menilai keputusan Gubernur Jatim yang
menaikkan UMK di 5 kabupaten/kota Jatim, yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan
Pasuruan, tidak memiliki landasan hukum karena keluar dari formulasi yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

259