Page 261 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

PENGUSAHA DI JATIM BAKAL GUGAT KHOFIFAH SOAL UMK TAK SESUAI ATURAN

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur akan menggugat Pemerintahan Provinsi
Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait
keputusannya menaikkan Upah Minimum Kabupaten Kota ( UMK ) 2022. Wakil Koordinator
Bidang Pengupahan Apindo Jatim Johnson Simanjuntak menilai keputusan Gubernur Jatim yang
menaikkan UMK di 5 kabupaten/kota Jatim, yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan
Pasuruan, tidak memiliki landasan hukum karena keluar dari formulasi yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

"Kami tidak tahu formulasi apa yang dipakai Gubernur Jatim sehingga kenaikan tidak sesuai
aturan PP 36 tahun 2021. Ini yang kami anggap tidak memiliki kepastian hukum," kata Johnson,
Rabu (1/12).

Johnson mengatakan kenaikan UMK 2022 yang tak sesuai formulasi PP 36/2021 ini berdampak
pada pengupahan pekerja, sektor investasi dan usaha lainnya. Karena itu, Apindo Jatim
berencana menempuh jalur hukum atas SK nomor 188/803/KPTS/013/2021 yang dikeluarkan
Gubernur Jatim tentang UMK 2022.

"Kemungkinan besar langkah hukum akan kita tempuh. Pertama, kami dapat lakukan keberatan
ke gubernur terhadap keluarnya keputusan ini. Kedua, gugatan ke PTUN," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Khofifah menetapkan upah minimum 38 kabupaten/kota di Jatim melalui
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang UMK 2022 di Jatim.
Khofifah berharap keputusan tentang penetapan UMK itu mampu diterapkan secara seksama
oleh seluruh stakeholders, dengan memperhatikan rasa keadilan, pertumbuhan ekonomi serta
kondisi sektor industri.

"Saya berharap seluruh stakeholders memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut
dengan seksama," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Menurutnya, penetapan upah minimum ini merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh
pemerintah dan berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada
perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan, bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun,
maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah.
Ia menyebut kenaikan upah minimum tahun depan dihitung menggunakan formula sesuai PP
36/2021. Perhitungan ini menggunakan data-data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik
(BPS) sebagai dasar perhitungan penyesuaian UMK 2022.

Namun, kata dia, khusus lima kabupaten/kota yang masuk ring 1, yaitu Kota Surabaya,
Kabupaten Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan upah Minimum nya naik 1,74-1,75 persen
atau Rp75.000. Sedangkan 33 daerah lainnya, penetapan UMK Tahun 2022 sesuai dengan PP
Nomor 36 Tahun 2021.
"Beberapa data yang menjadi dasar perhitungan, yaitu rata-rata pengeluaran per kapita sebulan
kabupaten/kota tahun 2021, rata-rata banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) kabupaten/kota
2021, dan rata-rata banyaknya ART berusia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh
menurut kabupaten/kota 2021," urainya.
"Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi (PDRB Triwulan IV Tahun 2020 + Kuartal I,II,III Tahun
2021) terhadap (PDRB Triwulan I Tahun 2019 + Kuartal I, II, III Tahun 2020) yang menurut
provinsi sebesar 1,70 persen. Serta, inflasi September 2020-September 2021 yang menurut data
provinsi mencapai 1,92 persen," tambahnya.

260