Page 27 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Hal senada disampaikan Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta
Sarman Simanjorang. Menurut nya, saat ini data-data ekonomi menunjukkan kondisi
perekonomian Tanah Air sedang tidak sehat dan cukup berat bila ditambah dengan beban
kenaikan upah.

la mengambil contoh data pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang saat ini tengah terpuruk. Jadi
sudah sewajamya kalau upah minimum tahun 2022 tak dinaikkan terlalu tinggi (Tirto id. 18/11).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Ce Neue OE EBay aes be) Bhima Yudhistira
menjelaskan fakta besaran kenaikan upah minimum yang nilainya lebih kecil dari inflasi sudah
cukup membuktikan sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap masa depan buruh.

Ia mengatakan pemerintah keliru dalam metihat kondisi perckonomian nasional dalam
menetapkan UMP 2022. Kesalahan 'tu berangkat dari pemahaman pemerintah yang menyebut
kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi bisa membebani kalangan usaha dan menghambat
pemulihan ekonomi.
Dari sini jelas terlihat pertimbangan kebijakan ini lebih mementingkan kondisi para pelaku usaha,
bukan nasib burub yang maxih terkatung-katung dengan kesejahteraan hidup.

Sehingga, alasan apapun yang disampaikan pemerintah tampaknya tak cukup efektif meredakan
kemarahan kalangan buruh. Maklum saja, angka kenaikan upah pada 2022 itu jauh lebih kecil
dari harapan buruh yang mengusulkan kenaikan UMP 2022 sebesar 10% dibanding UMP 2021
yang dihitung berdasarkan rerata besaran kenaikan harga barang dalam kelompok barang dan
jasa pada Komponen Hidup Layak (KHL).

Inilah yang menjadi dasar penetapan upah minimum bagi buruh dalam sistem kapitalisme. Di
mana, upah buruh ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup paling minimum. Bukan
berdasarkan jasa yang diberikan oleh tenaganya pada seseorang atau masyarakat Persoalan
upah buruh memang seolah tak pernah ada habisnya.
Terlebih pasca dimulainya pembahasan UU Ciptaker dan turunannya, formulasi upah minimum
menjadi topik yang terus diperdebatkan. Sejatinya, kesejahteraan buruh akan selalu menjadi
mimpi selama sistem pengupahan yang diterapkan bukanlah sistem yang adil.

Hal inilah yang mestinya di tinjau ulang. Sebab, dengan penetapan upah be dasarkan KHL upah
buruh tidak 'akan memberikan keadilan dan kesejahteraan hidup sampai kapan pun.

Meski, mendapat upah tinggi itu hanya sebatas untuk memenuhi: kebutuhan hidup mereka
karena di wilayah yang taraf hidupnya tinggi, upah tinggi belum menjamin kesejahteraan hidup.
Boleh jadi pendapatan tinggi, tetapi pengeluaran juga tinggi karena harga barang dan jasa lebih
'mahal daripada wilayah yang taraf hidupnya rendah.

Padahal, besaran upah bisa berbedaeda sesuai jasa yang pekerja berikan, jenis pekerjaan, waktu
bekerja, dan tempat bekerja, tidak dikaitkan dengan standar hidup minimum masyarakat.
Pekerja yang profesional/mahir di bidangnya wajar mendapatkan upah lebih tinggi dibandingkan
pekerja pemula.

Sungguh, berbeda dengan sistem upah dalam islam. Syariat Islam mengatur akad ijarah antara
pekerja dan pengusaha. Penetapan besaran upah kerja, jenis pekerjaan, dan waktu kerja
'merupakan akad berdasarkan keridaan kedua belah pihak.

Tidak boleh ada yang merasa terpaksa dan rugi. Islam menetapkan besaran upah buruh
berdasarkan manfaat tenaga pekerja, bukan kebutuban hidup paling minimum. Karena itu, tidak
akan terjadi eksploitasi buruh oleh para majikan, Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas

26