Page 29 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 29
Judul Buruh di Tangerang Raya Tolak Penetapan UMK Banten 2022
Nama Media republika.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r3gpxu484/buruh-di-tangerang-
raya-tolak-penetapan-umk-banten-2022
Jurnalis Erik Purnama Putra
Tanggal 2021-12-02 07:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
onfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang
Selatan (Tangsel) menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten tentang Upah Minimum
Kabupaten atau Kota (UMK) se-Provinsi Banten Tahun 2022.
BURUH DI TANGERANG RAYA TOLAK PENETAPAN UMK BANTEN 2022
TANGERANG -- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang
dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten tentang
Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) se-Provinsi Banten Tahun 2022.
"KSPSI yang terafiliasi ke Andi Gani Nea Wea (AGN) ini menolak SK Gubernur Banten Nomor.
561/Kep282-Huk/2021 yang resmi dikeluarkan 30 November 2021, karena dinilai tidak sesuai
dengan kesepakatan hasil rapat kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit," kata Ketua Dewan
Perwakilan Cabang KSPSI (AGN) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi di Tangerang, Rabu
(1/12).
LKST ripartita dalah forum musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang terdiri dari
unsur, pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh. Menurut Ahmad,
seharusnya SK Gubernur tentang pengupahan harus merujuk kepada hasil kesepakatan LKS
tripartit Provinsi Banten pada 29 November 2021.
Dalam pertemuan itu, disetujui kenaikan UMK pada 2022 sebesar 5,4 persen. "Kami tegas
menolak dan menuntut Gubernur Banten untuk merevisi SK UMK (Kabupaten atau Kota) Tahun
2022, dimana revisi merujuk pada pokok pikiran yang dirumuskan LKS Tripartit yaitu kenaikan
Upah Sebesar 5,4 persen," kata Ahmad.
Selain itu, ia menuturkan, SK Gubernur yang diteken Wahidin Halim masih berdasar kepada PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja yang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusional yang telah
dinyatakan sebagai UU inkonstitusional bersyarat.
28
